BNPB Tekankan Pendataan Multisektoral untuk Percepatan Pemulihan Banjir Bandang Sumbar

bharindo.co.id Jakarta,— Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus ditopang oleh pendataan kerusakan multisektoral yang rinci, akurat, serta berbasis by name by address. Pendataan tersebut menjadi kunci utama dalam pemulihan wilayah terdampak, termasuk di Provinsi Sumatera Barat yang dilanda banjir bandang dengan dampak signifikan.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pendataan yang valid dan terverifikasi sangat menentukan efektivitas perencanaan program pemulihan sekaligus pencairan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

“Pendataan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memastikan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana, termasuk di Sumatera Barat, dapat berjalan secara efektif, terukur, dan terkoordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah,” ujar Suharyanto, Rabu (14/1/2026).

Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini pelaksanaan masa tanggap darurat di Sumatera Barat tidak menunjukkan adanya penambahan korban jiwa. Namun demikian, masih terdapat 72 orang yang dinyatakan hilang, sementara jumlah pengungsi tercatat mencapai 10.854 jiwa. Seluruh kabupaten dan kota terdampak telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.

“Seluruh daerah terdampak telah memasuki fase transisi pemulihan. Dukungan logistik, operasi udara, serta operasi modifikasi cuaca tetap dilanjutkan sesuai dengan rekomendasi kementerian dan lembaga terkait,” katanya.

Suharyanto menambahkan, akses jalan nasional di wilayah terdampak relatif telah kembali terhubung, meskipun beberapa ruas masih bersifat terbatas, seperti jalur Padang Panjang–Sicincin. Penyesuaian kebutuhan alat berat juga terus dilakukan, termasuk opsi pergeseran alat ke provinsi lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan.

Dalam mendukung tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, BNPB menekankan pentingnya penyusunan dokumen teknis, seperti Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang melibatkan konsultan serta akademisi sesuai ketentuan guna menjamin kualitas perencanaan.

Selain itu, pembaruan data terkait pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta Dana Tunggu Hunian (DTH) perlu dilakukan secara dinamis dan berkelanjutan.

Adapun kendala utama yang masih dihadapi meliputi keterbatasan lahan dan ketidaksesuaian data di sejumlah daerah, sehingga memerlukan validasi lanjutan, termasuk dalam penetapan zona aman bencana.

BNPB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat melalui kerja satuan tugas yang solid dan terkoordinasi, dengan penetapan skala prioritas serta dukungan sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak. (hnds***)