bharindo.co.id Jakarta,— Perum Bulog memperkuat intervensi distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) guna memastikan masyarakat di daerah tersebut tetap mudah memperoleh beras bersubsidi dengan harga terjangkau.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Satgas Pangan untuk mengarahkan stok beras SPHP ke titik-titik yang rawan disparitas harga.
“Bulog memperluas intervensi di wilayah 3TP agar seluruh masyarakat memiliki akses terhadap beras dengan harga terjangkau,” ujar Ahmad Rizal di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Sebagai BUMN pangan strategis, Bulog berkomitmen menjalankan mandat pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga, ketersediaan pasokan, serta keterjangkauan pangan pokok.
Menurut Ahmad Rizal, upaya sinergis melalui Satgas Pengendalian Harga Beras menjadi bukti nyata peran Bulog dalam mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar.
“Bulog akan terus hadir di tengah masyarakat, menjaga harga beras tetap stabil dan pasokan terjamin, sehingga masyarakat dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga sesuai HET,” tegasnya.
Hingga saat ini, penyaluran beras SPHP telah mencapai lebih dari 560 ribu ton, menunjukkan tingginya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap program beras pemerintah tersebut. Adapun target distribusi beras SPHP hingga Desember 2025 mencapai 1,5 juta ton.
Intervensi Bulog dilakukan di wilayah-wilayah yang harga berasnya melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), terutama di enam provinsi utama yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Bulog terus melakukan operasi pasar dan distribusi SPHP di daerah yang harga berasnya terpantau naik. Kami juga berkoordinasi erat dengan pemda dan Satgas Pangan agar masyarakat tetap mendapatkan beras berkualitas dengan harga sesuai HET,” ujar Ahmad Rizal.
Beras SPHP dijual berdasarkan zonasi, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi), Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan), serta Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku dan Papua).
“Stabilitas harga pangan adalah stabilitas rakyat,” tutup Dirut Bulog. (***)
