Categories: News

DANA APBN Rp1,3 MILIAR UNTUK SDN SINARGALIH II, MUTU KONSTRUKSI DIPERTANYAKAN! BAJA RINGAN DIDUGA TAK SESUAI, INSPEKSI MENYELURUH DIMINTA

MAJALENGKA, BHARINDO.CO.ID – Proyek revitalisasi SD Negeri Sinargalih II, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi sorotan. Program yang menelan anggaran bantuan pemerintah sebesar Rp1.304.319.622 dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut kini memunculkan sejumlah pertanyaan terkait kualitas material, teknis pengerjaan, hingga transparansi pengelolaan pekerjaan.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terlihat dalam dokumentasi lapangan, kegiatan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk SD Negeri Sinargalih II, dengan pelaksana P2SP dan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.

Namun, di balik tujuan memperbaiki fasilitas pendidikan, muncul dugaan ketidaksesuaian material dan pengerjaan yang perlu dijawab melalui pemeriksaan teknis secara objektif.

Persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai kritik biasa. Bangunan sekolah merupakan fasilitas publik yang digunakan setiap hari oleh guru dan peserta didik. Kualitas konstruksi harus menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan warga sekolah.

Salah satu sorotan utama tertuju pada penggunaan material baja ringan untuk rangka atap.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, material kanal C yang digunakan diduga tidak memenuhi standar SNI dan dipertanyakan ketebalannya, yang disebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis 0,75 milimeter.

Dugaan tersebut mencakup bagian kuda-kuda dan ring gording atap. Jika benar material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi perencanaan, kondisi itu perlu mendapat perhatian serius karena dapat memengaruhi kekuatan dan ketahanan konstruksi.

Namun, kepastian mengenai mutu material tidak dapat ditentukan hanya melalui pengamatan visual. Diperlukan pemeriksaan fisik, pengukuran ketebalan, identifikasi produk, serta pencocokan dengan dokumen teknis dan spesifikasi kontrak.

Selain material, tata letak reng baja ringan turut menjadi perhatian.

Informasi lapangan menyebutkan bahwa jarak antarreng yang seharusnya mengikuti ukuran dalam perencanaan, disebut sekitar 23 sentimeter, justru ditemukan bervariasi dan pada beberapa bagian diduga hanya sekitar 17 sentimeter.

Perbedaan jarak tersebut perlu diperiksa oleh tenaga teknis yang kompeten untuk memastikan kesesuaiannya dengan jenis genteng, desain konstruksi, serta petunjuk pemasangan.

Apabila pemasangan tidak mengikuti spesifikasi, kualitas penempatan penutup atap dan keamanan konstruksi dapat terpengaruh.

Pertanyaannya, apakah seluruh material dan metode pemasangan sudah diperiksa sebelum pekerjaan dinyatakan memenuhi ketentuan?

Sorotan berikutnya menyangkut mekanisme pelaksanaan pekerjaan.

Sumber informasi di lapangan menyebutkan bahwa pekerjaan rehabilitasi ruang kelas diduga diborongkan kepada pihak ketiga dengan nilai sekitar Rp11 juta per lokal.

Selain itu, muncul informasi bahwa pembangunan ruang kelas baru dalam paket revitalisasi tersebut diduga dikerjakan oleh pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala sekolah.

Informasi ini perlu diklarifikasi oleh pihak pengelola program dan kepala sekolah. Hubungan keluarga saja tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran, tetapi mekanisme penunjukan pelaksana, pembagian tanggung jawab, kewenangan, serta potensi konflik kepentingan harus dapat dijelaskan secara transparan.

Masyarakat berhak mengetahui apakah seluruh tahapan pelaksanaan telah sesuai dengan pedoman bantuan pemerintah dan ketentuan yang berlaku.

Pemasangan rangka atap baja ringan membutuhkan perencanaan serta pelaksanaan yang sesuai dengan standar teknis.

Karena itu, publik meminta kejelasan mengenai identitas penyedia material, spesifikasi produk, kompetensi tenaga pemasang, serta dokumen pendukung yang menunjukkan kelayakan material dan pekerjaan.

Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat bangunan dari luar. Instansi berwenang perlu memeriksa dokumen pembelian material, gambar teknis, volume pekerjaan, laporan pelaksanaan, serta hasil pengawasan.

Dengan nilai bantuan mencapai lebih dari Rp1,3 miliar, proyek revitalisasi SDN Sinargalih II layak mendapatkan pengawasan serius.

Media Bharindo mendorong instansi terkait, termasuk dinas pendidikan dan aparat pengawasan internal pemerintah, untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.

Pemeriksaan setidaknya meliputi:

  1. Kesesuaian material baja ringan dengan spesifikasi dan standar yang dipersyaratkan.
  2. Pengukuran ketebalan kanal C serta pemeriksaan konstruksi rangka atap.
  3. Kesesuaian jarak pemasangan reng dengan gambar dan petunjuk teknis.
  4. Kualitas hasil pekerjaan rehabilitasi tujuh ruang kelas.
  5. Mekanisme pelaksanaan dan penunjukan pihak yang mengerjakan pekerjaan.
  6. Kesesuaian volume pekerjaan dengan anggaran dan laporan pertanggungjawaban.
  7. Kelengkapan dokumen pengawasan serta pemeriksaan hasil pekerjaan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak berwenang perlu mengambil langkah korektif sesuai ketentuan, termasuk meminta perbaikan apabila diperlukan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat klarifikasi resmi dari pihak SDN Sinargalih II maupun instansi terkait mengenai dugaan ketidaksesuaian material, jarak reng, dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Media Bharindo membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kepala sekolah, pengelola P2SP, pihak pelaksana, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka agar persoalan ini dapat dijelaskan secara berimbang.

Perlu ditegaskan, dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini masih membutuhkan verifikasi teknis dan administratif. Belum dapat disimpulkan telah terjadi penyimpangan ataupun kerugian keuangan negara sebelum ada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dana pendidikan harus menghasilkan bangunan yang aman, kokoh, dan layak digunakan. Jangan sampai program revitalisasi yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan justru menyisakan persoalan mutu konstruksi.

Uang APBN adalah uang rakyat. Keselamatan peserta didik bukan ruang untuk kompromi. Pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan, hasilnya dibuka kepada publik, dan setiap pihak wajib mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai aturan.(yets***)

adminbharindo

Recent Posts

MOMEN PENTING NU BITUNG! Rais PBNU Lantik KH. Narto Pakaya, Lima Tahun ke Depan Jadi Ujian Pengabdian

BITUNG, bharindo.co.id – Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bitung memasuki babak baru kepengurusan. Rais Pengurus Besar…

1 hari ago

Sinergi Polri dan Pemkot Bitung, Kapolres dan Wali Kota Pimpin Aksi Bersih Kota Melalui Green Policing

BITUNG, bharindo.co.id – Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H. bersama Wali Kota Bitung…

1 hari ago

Kapolres Bitung Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri, Teguhkan Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan

BITUNG, bharindo.co.id - Semangat pengabdian, soliditas, dan kepedulian terhadap masyarakat mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun…

1 hari ago

Peradi Profesional Kukuhkan Lima DPD di Sulut, Warga Tak Mampu Cukup Bawa Surat Keterangan Tidak Mampu Untuk Bantuan Hukum Gratis

MANADO, bharindo.co.id - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional semakin mengukuhkan eksistensinya menyusul terbentuknya lima pengurus…

1 hari ago

LPBI NU Kota Bitung Resmi Dilantik, Soemarlin: Siaga Bencana dan Perubahan Iklim

BITUNG, bharindo.co.id - Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kota Bitung…

1 hari ago

OPERASI ZEBRA CANDI 2026 RESMI DIMULAI! POLRES WONOSOBO SIAP TERTIBKAN LALU LINTAS, KESELAMATAN PENGENDARA JADI PRIORITAS

WONOSOBO, bharindo.co.id – Keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian serius Polres Wonosobo. Mulai Senin (16/11/2026), jajaran…

1 hari ago