JAKARTA, BHARINDO.CO.ID – Bareskrim Polri terus mengintensifkan pengusutan dugaan tindak pidana yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI). Tak hanya memburu pertanggungjawaban pidana para pihak yang diduga terlibat, penyidik juga menelusuri aset dengan nilai lebih dari Rp500 miliar sebagai bagian dari upaya membuka peluang pemulihan kerugian para pemberi dana atau lender.
Perkembangan penting lainnya, berkas perkara tersangka berinisial FH dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 15 Oktober 2026. FH merupakan tersangka dalam klaster ketiga dari empat klaster perkara yang disusun penyidik untuk mengusut kasus tersebut.
Hingga kini, berkas perkara dari tiga klaster telah dinyatakan lengkap. Sementara itu, penyidikan klaster keempat yang menyasar PT DSI sebagai korporasi masih terus berjalan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keberhasilan penanganan perkara tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka yang ditetapkan, tetapi juga dari upaya memulihkan hak para korban.
“Keberhasilan penanganan perkara PT DSI tidak hanya kami ukur dari berapa banyak orang yang kami tetapkan sebagai tersangka. Namun juga hingga sejauh mana hak para korban bisa dipulihkan. Karena itu, penyidikan kami jalankan beriringan dengan penelusuran aset, mengikuti ke mana pun uang para lender mengalir,” tegas Suhasto.
Menurutnya, penyidik juga mendalami pertanggungjawaban pidana korporasi agar pengusutan tidak berhenti pada individu, tetapi turut menjangkau badan usaha apabila ditemukan dasar hukum dan bukti yang mencukupi.
“Korporasinya juga kami mintai pertanggungjawaban pidana. Pesannya jelas, siapa pun yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat di sektor keuangan akan kami kejar sampai ke aliran uangnya,” lanjutnya.
Kasubdit II/Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Dr. M. Arsal Sahban, S.H., S.I.K., M.H., M.M., menjelaskan bahwa perkara PT DSI dibagi ke dalam empat klaster. Penyitaan aset dilakukan sesuai keterkaitannya dengan masing-masing berkas perkara.
“Perkara ini kami bagi ke dalam empat berkas, dan aset yang disita melekat pada masing-masing berkas. Jadi kalau publik hanya melihat satu berkas, angkanya tidak akan menggambarkan keseluruhan. Secara total, tracing aset yang telah dilakukan Subdit Perbankan nilainya lebih dari Rp500 miliar, dan itu masih terus kami kembangkan,” ujar Arsal.
Dalam berkas perkara FH, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa:
Penelusuran tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengidentifikasi aset yang berkaitan dengan perkara. Namun, nilai aset yang ditelusuri tidak serta-merta sama dengan jumlah dana yang telah berhasil dikembalikan kepada para lender. Pemulihan dana tetap harus mengikuti proses dan mekanisme hukum yang berlaku.
Besarnya nilai dana yang dihimpun PT DSI turut menjadi sorotan dalam perkara ini. Berdasarkan data hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2025 yang disampaikan dalam keterangan perkara, sejak 2018 PT DSI disebut telah menghimpun dana dari 23.266 lender, dengan akumulasi mencapai Rp11,49 triliun.
Sementara itu, per 22 September 2025, dana lender yang belum kembali tercatat lebih dari Rp2,47 triliun, yang berkaitan dengan 11.151 lender.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,87 triliun diduga tersalurkan ke proyek fiktif. Adapun dana yang disebut benar-benar mengalir ke proyek riil hanya sekitar Rp145 miliar.
Angka-angka tersebut menggambarkan besarnya persoalan yang harus ditangani. Meski demikian, rincian aliran dana dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait tetap perlu diuji melalui proses penyidikan serta pembuktian di pengadilan.
Dalam pengusutan kasus PT DSI, penyidik membagi perkara menjadi empat klaster.
Klaster pertama menjerat tiga tersangka, yakni TA selaku Direktur Utama, MY selaku pendiri sekaligus mantan direktur dan pemegang saham, serta ARL selaku komisaris. Klaster kedua menjerat satu tersangka, sedangkan klaster ketiga melibatkan FH.
Berkas perkara dari ketiga klaster tersebut telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Adapun klaster keempat diarahkan pada dugaan pertanggungjawaban pidana PT DSI sebagai korporasi dan masih berada dalam tahap penyidikan.
Penanganan perkara bermula dari tujuh laporan polisi yang diterima Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya sejak Oktober 2025.
Para tersangka disangkakan dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, Pasal 299 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta ketentuan terkait tindak pidana pencucian uang.
Di tengah proses hukum yang berjalan, penyidik mengingatkan para lender agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menjanjikan pengembalian dana secara cepat dengan meminta imbalan tertentu.
Arsal meminta para korban tetap tenang, menyimpan bukti penempatan dana, serta mengikuti prosedur resmi yang berlaku.
“Kami memahami keresahan para lender. Kami minta korban tetap tenang, menyimpan seluruh bukti penempatan dana, dan jangan percaya kepada pihak mana pun yang menjanjikan dana bisa cepat kembali dengan imbalan tertentu. Pengembalian aset hanya melalui mekanisme hukum,” pesan Arsal.
Bareskrim Polri menyatakan penelusuran aset masih terus dikembangkan seiring berjalannya penyidikan, termasuk terhadap dugaan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Publik kini menantikan perkembangan proses hukum dan kejelasan mekanisme pemulihan dana bagi para lender. Penegakan hukum diharapkan tidak hanya mengungkap dugaan tindak pidana, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta membuka peluang pemulihan kerugian korban sesuai ketentuan yang berlaku. (azs***)
BITUNG, bharindo.co.id – Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bitung memasuki babak baru kepengurusan. Rais Pengurus Besar…
BITUNG, bharindo.co.id – Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H. bersama Wali Kota Bitung…
BITUNG, bharindo.co.id - Semangat pengabdian, soliditas, dan kepedulian terhadap masyarakat mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun…
MANADO, bharindo.co.id - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional semakin mengukuhkan eksistensinya menyusul terbentuknya lima pengurus…
BITUNG, bharindo.co.id - Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kota Bitung…
WONOSOBO, bharindo.co.id – Keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian serius Polres Wonosobo. Mulai Senin (16/11/2026), jajaran…