Bharindo Kediri,– Ratusan massa dari dua LSM menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menuntut Polda Jatim segera menonaktifkan tiga kepala desa yang diduga terlibat kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta rekrutmen perangkat desa bermasalah.
Aksi tersebut digelar oleh LSM Rekan Indonesia dengan koordinator lapangan (Korlap) Bagus Romadhon dan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Swadaya Hidup Sejahtera (Swahira) dengan Korlap Arif Fatikunadi. Dalam orasinya, massa menegaskan agar Kapolda Jatim segera mengeluarkan surat penetapan tersangka kepada tiga kepala desa dan mendesak Pemerintah Kabupaten Kediri untuk segera menonaktifkan mereka dari jabatan.
Selain itu, para pendemo juga menuntut agar Polda Jatim melakukan pemeriksaan ulang terhadap proses rekrutmen perangkat desa di seluruh wilayah Kecamatan Mojo.
Sekitar 100 orang massa hadir dalam aksi tersebut dengan membawa alat peraga berupa ban bekas untuk dibakar, banner, dan sound system. Meski demikian, aksi berlangsung damai dan tertib karena mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI.
Dalam orasinya, Bagus Romadhon juga menyinggung adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh oknum ASN di wilayah Kecamatan Mojo. Menurutnya, fasilitas tersebut seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu secara finansial.
Sayangnya, pihak kecamatan maupun pejabat terkait tidak ada yang menemui massa aksi untuk berdialog.
Saat diwawancarai awak media Bharindo Kediri, Bagus Romadhon menyampaikan harapannya agar tenaga medis di Kecamatan Mojo lebih sering melakukan skrining dan sidak ke warga. Hal ini untuk memastikan pelayanan kesehatan menggunakan fasilitas BPJS benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ia juga menegaskan, jika tuntutan mereka tidak diindahkan, pihaknya bersama masyarakat akan menggelar aksi demo berjilid-jilid hingga aspirasi mereka didengar. (dwtks***)
