Demo Mahasiswa Se-Gorontalo di Kantor Deprov Ricuh, Kaca DPRD Pecah

Bharindo Gorontalo,- Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa Se-Gorontalo di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin 19/5/2025 berujung ricuh. Kaca bagian depan kantor DPRD pecah akibat kericuhan dalam demonstrasi tersebut.

Bharindo.co.id merangkum bahwa Ratusan massa aksi yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Melawan, terdiri atas organisasi ekstra kampus, Paguyuban Mahasiswa serta kelompok Cipayung BEM Nusantara, datang menyuarakan kekecewaan terhadap lambannya penanganan kasus kekerasan dan penganiayaan yang menimpa sejumlah aktivis mahasiswa dan insiden intimidasi warga Papua di Gorontalo.

Sesaat setelah tiba di gedung DPRD, massa aksi sempat disambut oleh beberapa anggota DPRD Provinsi Gorontalo, di antaranya Wahyudin Moridu, Umar Karim, Ekwan Ahmad, Sitti Nurayin Sompie, Hamzah Idrus, Yeyen S. Sidiki, dan Hais Ayuwa dan Wakil Ketua Deprov La Ode Haimudin. Namun, massa tetap bersikeras meminta kehadiran Ketua DPRD Idrus M. Thomas Mopili untuk memberikan penjelasan langsung.

Permintaan tersebut dijawab oleh para legislator yang hadir, dengan menyampaikan bahwa Ketua DPRD tidak dapat menemui massa karena sedang sakit dan tidak berada di kantor.

Situasi mulai memanas setelah penjelasan tersebut. Massa aksi semakin sulit dikendalikan. Mereka membakar ban di area lobi gedung DPRD serta melempari barisan aparat kepolisian yang berjaga di depan kantor. Kericuhan tersebut menyebabkan kerusakan fasilitas kantor, termasuk pecahnya kaca bagian depan gedung.

Ketegangan akhirnya dapat diredakan setelah beberapa anggota DPRD, seperti Umar Karim dan Wahyudin Moridu, melakukan komunikasi secara diplomatis dengan sejumlah koordinator aksi. Hasil dari dialog informal itu adalah tercapainya kesepakatan untuk menggelar forum dialog terbuka antara Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Melawan.

Dalam forum dialog tersebut, sejumlah orator menyampaikan pendapatnya secara tegas. Salah satunya Ketua Badko HMI Gorontalo yang menyoroti kondisi Gorontalo yang dinilai darurat premanisme, intimidasi, dan pengancaman terhadap aktivis serta mahasiswa. Ia menyebut bahwa dalam beberapa bulan terakhir, tercatat lebih dari lima kasus penyerangan terhadap aktivis yang konsisten menyuarakan persoalan publik.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti dua kasus penyerangan terhadap asrama mahasiswa Papua, masing-masing di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Mereka menegaskan bahwa pola kekerasan tersebut mengindikasikan pembiaran dan lemahnya respons aparat, sehingga menuntut jaminan keamanan serta tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku.

Sebagai puncak dari tuntutan mereka, massa aksi secara tegas mendesak pencopotan Kapolda Gorontalo. Mereka menilai Kapolda telah abai, lamban, dan tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani berbagai kasus penyerangan dan premanisme yang menyasar aktivis dan mahasiswa di Gorontalo.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, memberikan tanggapan serius terhadap tuntutan massa. Ia menyatakan bahwa persoalan premanisme saat ini bukan lagi isu lokal semata, melainkan telah menjadi masalah nasional.

“Masalah premanisme saat ini bukan lagi isu lokal, tapi masalah ini sudah menjadi masalah nasional. Gejala dan tandanya sudah mulai dirasakan. Kami berkomitmen bahwa sebagai negara hukum, maka rasa aman harus terwujud di Provinsi Gorontalo untuk seluruh masyarakat,” ujarnya.

Sebagai pimpinan DPRD dan anggota Komisi I yang membidangi persoalan keamanan, La Ode menyatakan akan segera mengkoordinasikan persoalan ini di tingkat pimpinan DPRD dan Forkopimda. Salah satu langkah cepat yang ia ambil adalah mengundang seluruh pihak keamanan terkait untuk meminta klarifikasi dan membahas langkah konkret.

“Sore ini saya akan menandatangani surat undangan untuk Polda, Korem, BIN, Satpol PP, dan Kesbangpol Provinsi Gorontalo. Insya Allah besok siang akan kita undang di DPRD untuk kita mintai klarifikasi dan sekaligus mungkin akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh semua stakeholder terkait dalam rangka menciptakan keamanan di Provinsi Gorontalo,” tegas La Ode. (nnts***)