Diduga Pungli Berkedok Jamran? Pungutan Perkemahan SD di Argapura Disorot, APH dan Inspektorat Diminta Turun Tangan

Majalengka, bharindo.co.id – Semarak peringatan Hari Pramuka ke-65 Tahun 2026 melalui kegiatan Jambore Ranting (Jamran) Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, justru diwarnai dugaan pungutan di luar ketentuan yang memicu sorotan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan besarnya biaya yang dibebankan kepada peserta didik, yang nilainya diduga jauh melampaui ketentuan panitia penyelenggara.

Sebanyak 22 Sekolah Dasar Negeri (SDN) mengikuti kegiatan Jamran yang diselenggarakan Kwartir Ranting (Kwaran) Argapura. Kegiatan perkemahan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 Agustus 2026, di kawasan Desa Argalingga, Kecamatan Argapura, dengan jumlah peserta mencapai 650 siswa SD dan 197 siswa SMP.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bharindo.co.id, panitia Kwaran Argapura menetapkan biaya kegiatan sebesar Rp40.000 per peserta. Namun di lapangan muncul dugaan bahwa sejumlah sekolah justru memungut biaya antara Rp140.000 hingga Rp150.000 per siswa, atau hampir empat kali lipat dari nominal yang telah ditetapkan panitia.

Salah seorang anggota panitia yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak mengetahui adanya pungutan tambahan tersebut.

“Kami hanya menetapkan biaya Rp40 ribu per siswa. Kami tidak mengetahui apabila pihak sekolah melakukan pungutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan panitia,” ungkapnya.

Sorotan semakin tajam setelah muncul informasi bahwa kebutuhan kegiatan perkemahan diduga telah memperoleh dukungan anggaran dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan nilai sekitar Rp250.000 per peserta. Informasi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Jika benar biaya kegiatan telah dianggarkan melalui Dana BOS, mengapa peserta didik masih dibebankan pungutan tambahan dengan nominal yang cukup besar?

Salah satu komponen biaya yang disebut-sebut menjadi alasan pungutan tambahan adalah penyediaan makan dan minum (mamin) selama tiga hari pelaksanaan perkemahan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum terdapat penjelasan maupun rincian anggaran yang disampaikan secara terbuka kepada orang tua siswa maupun masyarakat.

Minimnya transparansi tersebut memicu keresahan para wali murid. Mereka menilai seluruh sumber pembiayaan, baik yang berasal dari Dana BOS maupun pungutan kepada siswa, harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan penyimpangan.

Sejumlah warga meminta agar seluruh penggunaan anggaran kegiatan Jamran diaudit secara objektif sehingga publik mengetahui dengan jelas alur penerimaan dan penggunaan dana.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah, Kwartir Ranting Argapura maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka terkait perbedaan nominal antara biaya yang ditetapkan panitia dengan pungutan yang diduga terjadi di lapangan.

Masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Majalengka, Dinas Pendidikan, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, serta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dugaan tersebut. Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran aturan maupun penyalahgunaan anggaran yang berpotensi merugikan peserta didik dan orang tua.

Kegiatan kepramukaan yang sejatinya bertujuan membentuk karakter, kedisiplinan, serta jiwa kepemimpinan generasi muda hendaknya tidak tercoreng oleh dugaan pungutan yang tidak transparan. Seluruh pihak terkait diharapkan memberikan klarifikasi dan membuka penggunaan anggaran secara akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat. (yets***)