Diduga Tak Sesuai Standar Gizi, Menu MBG di SDN II Neg Bitung Tuai Keluhan Orang Tua dan Guru

BITUNG, bharindo.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali menjadi sorotan. Kali ini keluhan datang dari orang tua murid dan guru di SDN II Neg, Kota Bitung.

Para orang tua bersama pihak sekolah mendokumentasikan dan melaporkan adanya ketidaksesuaian bahan makanan yang dibagikan kepada siswa. Menu MBG yang diterima dinilai berbeda jauh dengan sekolah lain, baik dari segi porsi maupun kelengkapan nutrisi.

“Yang kami terima tidak sesuai ekspektasi. Porsinya kecil, lauknya kurang, dan tidak selengkap sekolah lain. Anak-anak juga banyak yang mengeluh masih lapar,” ungkap salah satu orang tua murid yang enggan disebut namanya, saat dikonfirmasi media, Selasa (7/5/2026).

Padahal, sesuai aturan khusus Program MBG, setiap menu yang didistribusikan wajib memenuhi standar gizi seimbang dan mengutamakan bahan pangan lokal. Hal ini telah ditegaskan kepada pihak SPPG maupun mitra penyedia agar memberikan porsi yang layak, tidak hanya dari sisi gizi tetapi juga keseluruhan menu.

Keluhan ini akhirnya ditindaklanjuti sejumlah awak media dan LSM yang turun langsung ke lokasi untuk melakukan konfirmasi dan mengambil data. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa menu yang diterima memang tidak sesuai standar yang diharapkan.

Upaya konfirmasi kepada Kepala SPPG terkait juga menemui jalan buntu. Berdasarkan keterangan awak media, yang bersangkutan dinilai tidak kooperatif. Meski sudah ditemui langsung dan dihubungi melalui WhatsApp untuk membahas persoalan menu MBG, Kepala SPPG berulang kali beralasan dan menghindari pertemuan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak SPPG. Sementara itu, para orang tua dan guru berharap ada evaluasi menyeluruh agar program MBG benar-benar tepat sasaran dan sesuai tujuan awalnya: memenuhi gizi anak sekolah.

Pihak sekolah dan komite berharap BGN segera turun tangan melakukan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak merugikan hak gizi para siswa.

(Eds***)