BENGKULU, bharindo.co.id – Di tengah derasnya arus informasi digital yang diiringi maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi, Polri terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan informasi publik yang cepat, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Diskusi Publik oleh Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri di Hotel Mercure Bengkulu, Kamis (30/7/2026).
Mengusung tema “Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Humas Polri sebagai Badan Publik yang Informatif dalam Rangka Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah Tahun 2026”, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, Junaidi Arfian, perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, serta Praktisi Manajemen Media Universitas Hasanuddin, Dr. Sakka Pati.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Karo PID) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Raden Saptono Erlangga, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik kini bukan sekadar kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, melainkan telah menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.
Menurutnya, fungsi kehumasan Polri memiliki peran penting dalam mengelola dan menyampaikan informasi secara cepat, akurat, serta terintegrasi guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Keterbukaan informasi harus mampu menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri,” ujar Brigjen Pol. Raden Saptono Erlangga.
Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan diskusi publik merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Forum tersebut juga menjadi bagian dari strategi memperkuat fungsi kehumasan dalam mendukung pelaksanaan rencana kerja Polri dan program pemerintah sepanjang tahun 2026.
Brigjen Erlangga menilai keberhasilan berbagai operasi kepolisian, termasuk Operasi Ketupat, menunjukkan pentingnya optimalisasi fungsi kehumasan dalam mendukung kelancaran tugas di lapangan. Penyampaian informasi yang terencana, terpadu, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dinilai mampu membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah.
Menghadapi tantangan era digital, ia mengingatkan bahwa penyebaran hoaks dan disinformasi menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Oleh karena itu, pengelolaan informasi perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sinergi antara satuan kerja dan satuan wilayah di lingkungan Polri.
Selain itu, transformasi digital juga menjadi fokus utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Berbagai platform digital Humas Polri, seperti Website Humas Polri, SPIT, Mediahub, TBNews, Polri TV, Portal Humas, PoliceTube, videotron, hingga media sosial resmi Humas Polri terus dioptimalkan sebagai sarana publikasi, edukasi, interaksi, dan literasi informasi bagi masyarakat.
Menutup sambutannya, Brigjen Pol. Raden Saptono Erlangga mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan di Lingkungan Polri, setiap anggota Polri maupun ASN Polri pada hakikatnya merupakan bagian dari fungsi kehumasan yang berperan sebagai duta informasi institusi.
“Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap anggota Polri adalah bagian dari fungsi kehumasan. Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap tindakan, pelayanan, dan komunikasi sebagai cerminan Polri yang Presisi, humanis, dan terbuka. Dengan semangat tersebut, saya yakin kepercayaan masyarakat akan terus tumbuh seiring meningkatnya kualitas pelayanan informasi yang kita berikan,” tegasnya.
Diskusi publik yang diikuti sekitar 60 peserta tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai gagasan dan langkah konkret dalam mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Polri, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan pelayanan informasi yang semakin berkualitas.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol. Raden Saptono Erlangga, Kabag Yaninfodok Kombes Pol. Komang Suartana, Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol. Prianto Teguh Nugroho, para Pejabat Utama Polda Bengkulu, serta peserta dari satuan kerja Polda Bengkulu dan Polres jajaran Polda Bengkulu. (***)
