Divisi Humas Polri Hadiri Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025

bharindo.co.id Jakarta,– Divisi Humas Polri turut menghadiri pembukaan Pameran Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), Selasa (14/10), di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas badan publik di era digital.

Pameran yang mengusung tema “Membangun Akses Informasi untuk Kemandirian Indonesia dan Berdaya Saing Global” ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk perwakilan dari 48 kementerian, 47 lembaga negara, 29 lembaga non-struktural, 38 pemerintah provinsi, 63 BUMN, 150 perguruan tinggi negeri, serta sembilan partai politik.

Divisi Humas Polri diwakili oleh Kabag Yaninfodok Biro PID Divhumas Polri, Komisaris Besar Polisi Komang Suartana, serta Pamin Subbag Dokliput Bag Proddok, IPDA Wobsi Prawira.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan tamu undangan atas partisipasi dalam pameran pertama yang digelar oleh KIP ini.

“Keterbukaan informasi adalah nafas demokrasi. Lewat pameran ini, publik dapat melihat langsung inovasi dan komitmen badan publik dalam menyampaikan informasi secara transparan dan bertanggung jawab,” ujar Donny.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Komisi Informasi, badan publik, dan masyarakat dalam menciptakan ruang partisipatif yang sehat dalam proses pemerintahan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi Digital, Dr. Ismail, menyoroti urgensi digitalisasi sebagai penopang utama keterbukaan informasi di era modern.

“Keterbukaan informasi tidak boleh hanya menjadi slogan. Ia harus menjadi praktik nyata dalam setiap lini pelayanan publik. Dari keterbukaan, lahir kepercayaan dan daya saing,” tegasnya.

Ismail juga mengaitkan keterbukaan informasi dengan kebijakan strategis nasional, seperti Asta Cita Presiden, yang menempatkan digitalisasi sebagai fondasi pembangunan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Senada dengan hal tersebut, Gubernur Lemhannas RI, H. TB. Ace Hasan Syadzily, menambahkan bahwa di tengah disrupsi teknologi dan maraknya informasi digital, keterbukaan menjadi keniscayaan.

“Teknologi kini tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membentuk opini publik. Maka dari itu, literasi digital kebangsaan dan kemampuan menyaring informasi menjadi semakin penting,” ungkap Ace.

Ia juga menyoroti peran penting kecerdasan buatan (AI) yang di satu sisi membawa efisiensi, namun di sisi lain membuka potensi penyebaran hoaks yang lebih masif. Karena itu, badan publik dituntut untuk adaptif, inovatif, dan tetap menjaga akurasi informasi.

Pameran ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun budaya keterbukaan informasi yang sehat, tangguh, serta berorientasi pada daya saing global.