DPRK Mimika Soroti Koperasi Mandek dan Pendidikan Pesisir, Primus: Jangan Hanya Bangun, Tapi Pastikan Jalan!

Mimika, bharindo.co.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika, Primus Natikapereyau, menegaskan pentingnya penguatan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan pendidikan di kampung-kampung terpencil.

Hal tersebut disampaikannya usai kegiatan pelantikan mahasiswa, Sabtu (11/04/2026), dengan menyoroti langsung kondisi riil masyarakat pesisir di wilayah Mimika.

Primus mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang telah turun langsung ke daerah, termasuk kunjungan ke Kampung Atuka sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat pesisir.

“Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat yang sudah hadir langsung melihat kondisi masyarakat di pesisir,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa program yang dijalankan tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Menurutnya, koperasi harus benar-benar menjadi solusi nyata bagi persoalan ekonomi masyarakat.

Ia menjelaskan, selama ini masyarakat pesisir menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses pasar yang terbatas hingga tingginya harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut memaksa masyarakat harus pergi ke kota untuk menjual hasil laut seperti ikan, udang, dan kepiting, sekaligus membeli sembako dengan harga mahal.

“Koperasi harus hadir sebagai solusi. Harus bisa membeli hasil tangkapan dengan harga layak dan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” tegasnya.

Primus menilai, jika koperasi berjalan optimal, masyarakat tidak perlu lagi meninggalkan kampung halaman. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan keberlangsungan pendidikan anak-anak.

“Kalau ekonomi kampung hidup, masyarakat tidak akan ke kota. Anak-anak juga tidak akan putus sekolah,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun daerah agar koperasi tidak hanya berdiri sebagai bangunan tanpa aktivitas.

Selain itu, peran dinas terkait dinilai sangat krusial dalam membina para pengelola koperasi yang sebagian besar berasal dari masyarakat lokal tanpa pengalaman manajerial.

“Mereka ini masyarakat kampung yang perlu pendampingan serius agar koperasi bisa berjalan sesuai fungsi,” ujarnya.

Di sisi lain, Primus juga menyoroti rencana pembangunan fasilitas pendidikan seperti TK dan PAUD di wilayah pesisir. Ia mendukung program tersebut, namun mengingatkan agar dilakukan secara tepat sasaran.

Menurutnya, pembangunan sekolah baru harus diprioritaskan di kampung yang belum memiliki fasilitas pendidikan, bukan justru bersaing dengan sekolah swasta yang sudah lebih dulu hadir.

“Kita harus adil. Jangan sampai sekolah swasta yang sudah ada justru kehilangan siswa karena pembangunan baru,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan fisik harus diiringi dengan kesiapan tenaga pengajar. Tanpa guru yang memadai, sekolah hanya akan menjadi bangunan kosong tanpa fungsi.

“Jangan hanya bangun gedung. Guru harus disiapkan. Kalau tidak, pendidikan tidak akan berjalan,” tambahnya.

Primus berharap tenaga pengajar yang ditempatkan di wilayah pesisir juga memahami kondisi sosial dan budaya setempat agar proses belajar mengajar lebih efektif.

Menutup pernyataannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun wilayah pesisir Mimika.

“Semua harus bekerja sama agar program benar-benar dirasakan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan dan pendidikan yang layak bagi anak-anak Papua,” pungkasnya. (edwns***)