Dua Menteri Dukung Penugasan Anggota Polri Aktif di Kementerian

bharindo.co.id Jakarta,– Dua menteri Kabinet menyatakan dukungan terhadap keberadaan anggota Polri aktif yang bertugas di kementerian, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Kepolisian yang turut menyoroti penugasan aparat di luar institusi Polri.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan, kehadiran personel Polri di Kementan tidak hanya sesuai ketentuan, tetapi juga membantu memperkuat efektivitas kerja birokrasi.

“Membantu, sangat membantu,” ujar Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

Amran menilai keberadaan Polri aktif berperan dalam peningkatan pengawasan internal, terutama pada sektor pertanian yang memiliki ruang lingkup kerja luas dan rentan terhadap penyimpangan.

Senada dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai kehadiran aparat penegak hukum aktif di lingkungan kementeriannya merupakan kebutuhan strategis. Menurutnya, sektor energi yang sangat kompleks memerlukan pengawasan ketat.

“Di ESDM ada beberapa anggota dari Polri, termasuk Inspektur Jenderal kita. Itu pangkatnya bintang tiga atau komjen ya,” kata Bahlil.

Ia menambahkan, kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pejabat teknis di ESDM meningkatkan efektivitas pengawasan, khususnya pada sektor migas dan minerba yang rawan penyimpangan.

“Sangat, sangat membantu. Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami… Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik,” ujarnya.

Dukungan dua menteri ini menjadi bagian dari dinamika diskursus publik terkait penugasan anggota Polri aktif di instansi sipil. Pemerintah masih menunggu hasil kajian lintas kementerian pasca Putusan MK Nomor 114/PUU/XXIII/2025, yang akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penugasan aparat di luar struktur Polri. (ils78***)