Categories: News

Dugaan Gratifikasi Terkait pangadaan barang dan jasa Tahun anggaran 2023

Bharindo Purbalingga – Setelah puskesmas Kutasari Purbalingga dilakukan penggeledahan oleh tim kejaksaan negeri Purbalingga beberapa Minggu lalu karena ada dugaan kuat tindakan pidana korupsi di puskesmas Kutasari, kini giliran Dinas kesehatan menjadi sorotan publik serta lembaga swadaya masyarakat yang disinyalir adanya dugaan gratifikasi terkait pangadaan barang dan jasa Tahun anggaran 2023, yang mencapai 12 milyar lebih untuk belanja modal alat kesehatan.

Kadinkes kabupaten Purbalingga dr jusi febriyanto Mph saat ditemui dikantornya menjelaskan bahwa terkait pengadaan alat kesehatan sudah melalui proses yg benar dan melalui regulasi Tentang ekatalog sistem negosiasi,silahkan saja untuk di cek dan ricek tentang pengadaan belanja modal alat kesehatan di instansi kami, tentunya kami siap untuk memberikan klarifikasi kepada wartawan dan lembaga sebagai alat kontrol.ada dugaan pengodisian terkait ekatalog belanja modal alat kesehatan di dinas kesehatan seperti yg disampaikan Arie herawan ketua DPD lp2kp kabupaten purbalingga,banyak hal kejanggalan dari proses atau tehnis ekatalog salah satunya banyak prosedur yg tidak di lalui dan manipulasi untuk bisa memenangkan salah satu penyedia,kita akan terus melakukan investigasi dan pengumpulan data sebagai dasar laporan kepada APH untuk dilakukan penyelidikan tegasnya.

ia juga menambahkan dugaan sementara yang kami temukan salah satunya dugaan kuat kami mulai dari perencanaan pengadaan,persiapan pengadaan,persiapan pemilihan,pemilihan penyedia dan kontrak yang tidak sesuai dengan keputusan kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik,adanya dugaan kuat Mark up harga produk per paket alat antropometri kit produk dalam negri (PDN) dengan terlalu tinggi di aplikasi katalog elektronik yang disediakan oleh penyedia terpilih jika dibandingkan dengan produk sejenis diluar aplikas katalog elektronik,hal ini tidak sesuai dengan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP ) nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik,pasal 3(1)barang dan jasa,tandasnya (***)

adminbharindo

Recent Posts

MOMEN PENTING NU BITUNG! Rais PBNU Lantik KH. Narto Pakaya, Lima Tahun ke Depan Jadi Ujian Pengabdian

BITUNG, bharindo.co.id – Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bitung memasuki babak baru kepengurusan. Rais Pengurus Besar…

2 hari ago

Sinergi Polri dan Pemkot Bitung, Kapolres dan Wali Kota Pimpin Aksi Bersih Kota Melalui Green Policing

BITUNG, bharindo.co.id – Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H. bersama Wali Kota Bitung…

2 hari ago

Kapolres Bitung Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri, Teguhkan Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan

BITUNG, bharindo.co.id - Semangat pengabdian, soliditas, dan kepedulian terhadap masyarakat mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun…

2 hari ago

Peradi Profesional Kukuhkan Lima DPD di Sulut, Warga Tak Mampu Cukup Bawa Surat Keterangan Tidak Mampu Untuk Bantuan Hukum Gratis

MANADO, bharindo.co.id - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional semakin mengukuhkan eksistensinya menyusul terbentuknya lima pengurus…

2 hari ago

LPBI NU Kota Bitung Resmi Dilantik, Soemarlin: Siaga Bencana dan Perubahan Iklim

BITUNG, bharindo.co.id - Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kota Bitung…

2 hari ago

OPERASI ZEBRA CANDI 2026 RESMI DIMULAI! POLRES WONOSOBO SIAP TERTIBKAN LALU LINTAS, KESELAMATAN PENGENDARA JADI PRIORITAS

WONOSOBO, bharindo.co.id – Keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian serius Polres Wonosobo. Mulai Senin (16/11/2026), jajaran…

2 hari ago