Categories: POLRI

Evaluasi Pengelolaan Mudik, Kakorlantas Amanatkan Tata Kelola Transportasi Publik Diperbaiki

Bharindo Jakarta,- Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menerima paparan dari Dekan Fisip UI Prof. Semiarto Aji Purwanto terkait “Survei Evaluasi Pengamanan Arus Mudik 2025 dan Rencana Mudik 2026” di NTMC Korlantas Polri, Selasa (15/4/2025).

Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan, pentingnya pembelajaran dari setiap pelaksanaan Operasi Ketupat agar pada tahun-tahun mendatang pengelolaan arus mudik dapat semakin optimal dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

“Operasi Ketupat ini operasi yang selalu kita laksanakan, jadi tahun depan harus lebih baik, termasuk pengalaman namun tahun 2026 harus lebih baik,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.,

Dalam hal ini, Kakorlantas juga menyoroti pentingnya kesiapan moda transportasi publik yang aman agar mobilitas masyarakat dalam mudik dapat berlangsung dengan aman.

“Tata kelola moda transportasi penting sekali, apakah tahun depan pemerintah sudah menyiapkan moda transportasi yang berkeselamatan,” jelasnya.

Selain itu, kondisi infrastruktur seperti jalan nasional, jalur alternatif hingga jalan tol sengat mempengaruhi efektivitas pengamanan dan kenyamanan perjalanan.

“Tata kelola infrastruktur, apakah jalan kita sudah siap atau belum, tata kelola jalan tol bagaimana, bagaimana di nagrek, puncak, mengkreng, dijalur tersebut walaupun personel sudah di turunkan tetap akan susah karena keadaan jalannya, namun kita sudah berikan pelayanan dan pengelolaan,” tambah Kakorlantas Polri.

Dalam hal manajemen lalu lintas, data real time dan pengalaman lapangan menjadi kunci. Kakorlantas menekankan, perlunya pendekatan berbasis data dan strategi yang terukur.

“Manajemen rekayasa lalu lintas sangat penting karena tidak bisa hanya pakai prediksi tapi pakai data update parameter-parameter, belajar dari pengalaman one way nasional, dan ada Cara Bertindak (CB) panik yang dilakukan,” ungkapnya.

Guna memperkuat perencanaan, Kakorlantas mengusulkan partisipasi aktif pemerintah daerah untuk mendata warganya yang akan mudik. Hal ini bertujuan agar data pemudik dapat lebih akurat dan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Mengusulkan untuk melibatkan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan yang akan melakukan perjalanan mudik, sehingga diketahuin datanya di daerah masing-masing,” tambahnya.

Kebijakan Pemerintah dalam mendukung kelancaran arus mudik seperti pembatasan angkutan berat dan kebijakan Work From Anywhere berdampak langsung pada pada pengurangan kepadatan arus lalu lintas.

“Kebijakan Pemerintah sangat penting, dimana dengan menerapkan pembatasan kendraan truk sumbu tiga, Work From Anywhere (WFA), sehingga indikator di tahun ini lebih baik, dimana kebijakan yang diberikan dalam rangka memprioritaskan pelayanan di operasi ketupat,” katanya.

Terkahir ia mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja, menjadikan keberhasilan Operasi Ketupat sebagai momentum awal untuk langkah-langkah strategis berikutnya dalam pelayanan publik.

“Apresiasi dan terimakasih atas kinerja dan kerjasamanya operasi ketupat sudah selesai masih ada tugas-tugas kedepan, inilah awal kita melangkah kencang lagi kedepan Korlantas bisa menjadi garda terdepan,” pungkasnya. (ils78***)

adminbharindo

Recent Posts

Kapolres Jombang Ajak Pelajar Siapkan Diri Menuju Indonesia Emas 2045 dan Hindari Kenakalan Remaja

Jombang bharindo.co.id,- Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR menjadi narasumber dalam kegiatan penguatan…

10 jam ago

Pemkab Jombang Segel Tower BTS Tak Berizin, Baru 9 dari 314 Kantongi SLF

Jombang bharindo.co.id,– Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan penyegelan terhadap sejumlah tower BTS yang belum mengantongi Sertifikat…

12 jam ago

Abah Warsubi Bupati Jombang Hadiahkan 5 Umrah Gratis untuk Pasukan Kebersihan

Jombang bharindo.co.id,- Pemerintah Kabupaten Jombang di bulan Ramadan yang penuh berkah menggelar tasyakuran atas pencapaian…

12 jam ago

Anggaran Cetak Kalender DPRD Jombang Patut Dipertanyakan

Jombang bharindo.co.id,- Setiap tahun DPRD Kabupaten Jombang selalu menerbitkan kalender, dan ini menjadi agenda rutin…

12 jam ago

Diduga Tanah Sitaan KPK di Desa Babakan Cuyu Digarap Secara Ilegal Selama 3 Tahun

Majalengka bharindo.co.id,- Tanah pertanian seluas hampir 4 atau 5 bau yang berada di Desa Babakancuyu…

12 jam ago

Operasi Ketupat 2026 Digelar 13–25 Maret, Polri Siapkan 2.746 Posko dan Amankan 185.608 Objek

JAKARTA bharindo.co.id,- Polri resmi melaksanakan Operasi Ketupat 2026 dalam rangka pengamanan arus mudik dan balik…

1 hari ago