bharindo.co.id Jakarta,– Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyerukan pentingnya peningkatan partisipasi perempuan hingga 25 persen pada forum Minister’s Meeting G20 Empowerment of Women Working Group (EWWG) 2025 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, menyampaikan bahwa untuk menutup kesenjangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan, dunia harus beralih dari sekadar partisipasi menuju pemberdayaan.
“Kita perlu memastikan perempuan tidak hanya bekerja, tetapi juga memiliki akses terhadap pekerjaan layak, upah setara, serta peluang kepemimpinan yang sama,” ujar Amurwani, Jumat (7/11/2025).
Amurwani menjelaskan, selama lebih dari satu dekade terakhir, Brisbane Goal telah menjadi acuan negara-negara G20 dalam menurunkan kesenjangan gender di sektor tenaga kerja. Upaya tersebut telah menunjukkan hasil positif, dengan kesenjangan menurun dari 22,2 persen pada 2012 menjadi 18 persen pada 2024, atau berkurang sebesar 4,2 poin persentase—setara dengan penurunan hampir 19 persen dari nilai awal.
Namun demikian, capaian tersebut masih di bawah target global sebesar 25 persen. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, TPAK perempuan masih berada di kisaran 50 persen, sementara TPAK laki-laki melampaui 80 persen.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pemerintah menargetkan TPAK perempuan meningkat hingga 70 persen. Untuk mencapainya, Indonesia perlu mendorong sekitar 750 ribu perempuan masuk dunia kerja setiap tahun, salah satunya melalui penguatan kebijakan ekonomi perawatan (care economy).
“Investasi dalam ekonomi perawatan, keterampilan digital, dan pekerjaan ramah lingkungan menjadi kunci untuk membuka potensi penuh perempuan di masa depan,” jelasnya.
Menurut Amurwani, pekerjaan perawatan yang umumnya dilakukan perempuan selama ini belum diakui sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Melalui kebijakan care economy, sektor tersebut dapat menjadi sumber pemberdayaan ekonomi perempuan yang berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak dan perekonomian nasional.
Selain itu, Amurwani juga menyoroti pentingnya literasi dan akses keuangan bagi perempuan. Ia menegaskan bahwa inklusi keuangan saja tidak cukup—perempuan juga perlu memiliki kesehatan dan kesejahteraan finansial untuk mengelola keuangan pribadi dan usaha secara efektif.
Sebagai bagian dari upaya itu, pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia telah melaksanakan program Women Entrepreneur Finance Code (WE Finance Code) guna meningkatkan kapasitas dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha perempuan di sektor UMKM. Program ini telah dijalankan dalam dua periode, dengan melibatkan berbagai lembaga jasa keuangan dan jaringan pengusaha perempuan.
Pertemuan G20 EWWG 2025 diakhiri dengan Chair’s Statement, yang berisi pokok-pokok pembahasan, posisi negara anggota, serta poin-poin yang telah maupun belum disepakati.
Hasil dari pertemuan tersebut akan menjadi acuan pembahasan lebih lanjut dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dijadwalkan berlangsung pada 22–23 November 2025 mendatang. (hnds***)