bharindo.co.id Jakarta,- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerapkan kebijakan pendidikan darurat adaptif guna memastikan proses pembelajaran tetap berjalan secara bertahap, aman, dan sesuai kondisi daerah pascabencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, kebijakan pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester diserahkan kepada pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota, mengingat kondisi dampak bencana yang berbeda di setiap wilayah.
“Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda dalam menghadapi dampak bencana. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan situasi di lapangan,” ujar Abdul Mu’ti, Rabu (17/12/2025).
Berdasarkan data hingga 8 Desember 2025, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran di Aceh telah kembali berlangsung sebagian di sebagian besar daerah terdampak. Bahkan, tiga kabupaten/kota, yakni Pidie, Subulussalam, dan Lhokseumawe, telah melaksanakan pembelajaran secara penuh.
Sementara di Sumatra Barat, hampir seluruh daerah terdampak mulai menjalankan kembali kegiatan belajar mengajar. Namun, sejumlah sekolah di Kabupaten Agam masih diliburkan hingga 22 Desember 2025. Adapun di Sumatra Utara, beberapa daerah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Langkat, dan Kota Sibolga masih menerapkan pembelajaran bertahap, sedangkan wilayah lainnya telah kembali melaksanakan pembelajaran secara normal sesuai kondisi masing-masing.
Sebagai bentuk penanganan pendidikan dalam situasi darurat, Kemendikdasmen menjalankan tahapan berkelanjutan yang dimulai dari aktivasi pos pendidikan, fasilitasi sekolah darurat, hingga pemulihan pascabencana.
“Pada fase awal, fokus diarahkan pada penguatan koordinasi multipihak, pendataan dampak dan kebutuhan satuan pendidikan, serta pengelolaan dan distribusi bantuan untuk memenuhi kebutuhan darurat,” jelas Mendikdasmen.
Kemendikdasmen juga memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran melalui pendirian ruang kelas sementara, distribusi perlengkapan belajar, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, serta pemberian dukungan psikososial bagi guru dan peserta didik. Pelatihan bagi pendidik dan relawan turut dilakukan guna memastikan pembelajaran berlangsung aman dan bermakna.
Memasuki tahap pemulihan, upaya difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan, pemulihan kesiapan belajar siswa, pemberian dukungan khusus bagi guru dan peserta didik terdampak, serta penguatan kesiapsiagaan sekolah menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Dalam aspek pembelajaran, Kemendikdasmen menerapkan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana yang disesuaikan secara bertahap. Pada masa tanggap darurat hingga tiga bulan, pembelajaran difokuskan pada kompetensi esensial seperti literasi, numerasi dasar, kesehatan, keselamatan diri, dan dukungan psikososial dengan metode adaptif.
Selanjutnya, pada fase pemulihan dini, kurikulum dikembangkan secara fleksibel dan kontekstual melalui integrasi mitigasi bencana dalam mata pelajaran serta penyesuaian jadwal dan asesmen transisi. Sementara pada tahap pemulihan lanjutan, pendidikan kebencanaan diintegrasikan secara permanen guna memperkuat kualitas, inklusivitas, serta sistem pemantauan dan evaluasi pendidikan nasional. (ils78***)
