Kementerian P2MI-Polda Lampung Deklarasi Anti TPPO dan Penempatan PMI Ilegal

Bharindo  Jakarta,- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding bersama Polda Lampung serta instansi terkait lainnya melakukan deklarasi anti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penempatan ilegal pekerja migran Indonesia (PMI).

“Deklarasi gerakan bersama pemberantasan TPPO dan pemberangkatan PMI ilegal ini dilakukan dalam upaya melindungi masyarakat khususnya di Lampung,” ujar Menteri P2MI, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, deklarasi ini penting karena Provinsi Lampung merupakan provinsi kelima di Indonesia yang jumlah pemberangkatan PMI nya terbesar.

“Kita bicara data, tahun lalu Lampung memberangkatkan 81 ribu orang PMI dan tugas negara salah satunya mencegah pemberangkatan secara ilegal,” ujar Menteri P2MI.

Ia pun menegaskan bahwa TPPO dan penempatan ilegal PMI terjadi karena adanya pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural.

“Tidak ada TPPO kalau semua PMI berangkat secara prosedural atau legal. Karena sumber utama by data pemberangkatan secara non prosedural atau ilegal itulah awal terjadi TPPO dan pelanggaran hak asasi PMI di luar sana,” tutur Menteri P2MI.

Oleh karena itu, bersama Kapolda Lampung, Danrem 043 Garuda Hitam, Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta tokoh masyarakat mendeklarasikan bersama dalam upaya anti TPPO dan penempatan ilegal PMI.

“Jadi kami ingin ada tim khusus hingga ke desa terutama di kantong-kantong PMI agar mereka berangkat secara prosedural. Tapi untuk pencegahan di Polri juga sudah ada satgas, di Menkopolkam juga ada desk khusus penanganan TPPO dan pelindung terhadap PMI dan di kementerian kami ada juga tim reaksi cepat,” terang Menteri P2MI.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengatakan, ke depan upaya edukasi dan sosialisasi agar orang yang ingin bekerja di luar negeri berangkat secara prosedural atau resmi akan dimasifkan.

“Pihak kepolisian akan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran, agar lebih memahami jalur yang sah dan aman untuk bekerja di luar negeri,” kata Kapolda.

Ia Lampung mengungkapkan bahwa di Polda Lampung juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) TPPO, yang telah berhasil mengungkap 44 kasus TPPO sejak 2022, dengan jumlah korban sebanyak 84 orang.

“Di mana rata-rata dari korban tersebut adalah perempuan. Tentunya ungkap kasus TPPO ini tidak mungkin bisa dilakukan tanpa kerja sama semua pihak, baik masyarakat maupun para pemangku kepentingan terkait,” ujar Kapolda.

Ia pun menegaskan, pemberangkatan PMI secara non-prosedural harus ditekan, khususnya di Lampung dengan mendorong masyarakat agar memakai jalur resmi untuk bekerja di luar negeri.

“Langkah deklarasi ini diharapkan menjadi bagian dari komitmen kami dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia dan mencegah jatuhnya korban perdagangan orang, yang selama ini banyak terjadi karena lemahnya pengawasan di tingkat akar rumput,” jelas Kapolda. (ILS78***)