Kepala Sekolah Akui Faktor Keluarga dan Izin Massal, LI-BAPAN dan LPRI: Alasan Tidak Masuk Akal

bharindo.co.id  Mamasa,— Di tengah sorotan tajam terhadap kejanggalan operasional SMKS Arma Jaya di Desa Sindaga Manik, Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Kepala Sekolah memberikan klarifikasi dengan menyebut pengaruh keluarga sebagai penyebab utama rendahnya kehadiran siswa.

Saat dikonfirmasi di kediamannya, Kepala Sekolah membenarkan bahwa pada hari pemantauan hanya dua orang siswa yang hadir, sementara puluhan siswa lainnya mengajukan izin tidak masuk sekolah.
“Ini sudah berlangsung tahun demi tahun. Hampir semua siswa masih satu keluarga, jadi sering minta izin,” ujar Kepala Sekolah.

Namun pernyataan tersebut justru memunculkan kejanggalan baru. Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Sekolah sendiri, jumlah siswa yang terdaftar dalam Dapodik mencapai 43 orang. Artinya, jika hanya dua yang hadir, maka 41 siswa lainnya izin secara bersamaan, sebuah kondisi yang dinilai tidak wajar dalam sistem pendidikan formal.
Benyamin: Alasan Itu Tidak Logis

Menanggapi penjelasan Kepala Sekolah, Benyamin, Ketua Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LI-BAPAN) Kabupaten Mamasa, menilai alasan tersebut tidak masuk akal dan tidak dapat diterima secara administratif maupun pedagogis.

“Tidak ada sekolah normal di mana puluhan siswa izin setiap hari dan dianggap wajar. Kalau alasan keluarga dijadikan pembenaran, berarti negara sengaja dibiarkan dirugikan,” tegas Benyamin.

Menurutnya, bila kondisi tersebut benar terjadi secara terus-menerus, maka sekolah tersebut gagal menjalankan fungsi pendidikan dan patut dievaluasi kelayakan operasionalnya.
Bertus: Data Hadir dan Dana Tidak Sinkron

Sementara itu, Bertus, Ketua LPRI, menilai bahwa pembiaran ketidakhadiran massal siswa justru memperkuat dugaan manipulasi data aktif sekolah untuk kepentingan pencairan anggaran.

“Kalau siswa selalu izin, proses belajar tidak jalan. Tapi Dana BOS tetap cair, gaji dan sertifikasi guru tetap dibayar. Ini tidak sinkron dan berpotensi merugikan negara,” ujar Bertus.

Ia menegaskan, izin tidak masuk sekolah bukan alasan untuk mengosongkan kelas sepanjang tahun ajaran, apalagi hingga kelas X hanya memiliki satu siswa dan tidak pernah terjadi proses belajar mengajar.

Alasan Keluarga Dinilai Menutupi Masalah Sistemik
Benyamin menambahkan bahwa alasan “pengaruh keluarga” tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi kegagalan tata kelola sekolah.

“Kalau semua dijadikan alasan keluarga, lalu di mana tanggung jawab yayasan dan kepala sekolah? Sekolah bukan ruang administrasi kosong, tapi ruang pendidikan,” katanya.
Desakan Evaluasi Menyeluruh

Atas dasar pengakuan Kepala Sekolah tersebut, Benyamin dan Bertus justru menilai kejanggalan semakin terang, bukan mereda. Keduanya mendesak Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi faktual terkait:
Kehadiran riil siswa
Proses belajar mengajar
Kesesuaian data Dapodik
Kelayakan operasional sekolah

“Kalau yang hadir hanya dua orang, dan itu dianggap normal, maka sistem pendidikan sedang bermasalah serius,” tutup Bertus. ( hws***)