Ketua AWI Majalengka Minta Tak Ada Dikotomi Media

bharindo.co.id Majalengka,— Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Majalengka, Abdullah, meminta seluruh pihak untuk tidak lagi membedakan atau mendikotomikan media, baik yang disebut media mainstream maupun media lokal.

Seruan tersebut disampaikan Abdullah pada Jumat (12/12/2025). Menurutnya, pembagian media ke dalam kategori tertentu justru berpotensi menyinggung dan melemahkan peran pers di daerah.

“Hemat saya, jangan ada dikotomi antara media mainstream dan media lokal. Bahkan kalau kita jujur, media lokal justru yang paling getol memberitakan Majalengka,” ujarnya.

Abdullah menegaskan, selama ini media lokal memiliki kontribusi besar dalam mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah, baik kegiatan berskala kecil maupun besar, bahkan sering kali tanpa imbalan.

“Coba dicek rilis Pemerintah Kabupaten melalui Kominfo, mayoritas yang menayangkan adalah media lokal. Apakah mereka dibayar? Tidak,” kata Abdullah yang juga pemilik majalah Abchannel.

Ia pun mengingatkan agar semua pihak di Majalengka tidak lagi membedakan media berdasarkan label tertentu. Menurutnya, seluruh media memiliki peran yang sama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Cukuplah dulu sempat ramai salah satu media mainstream mendapat iklan hingga ratusan juta rupiah, sekarang dalam acara ICMI malah menyinggung media lokal lagi,” ujarnya.

Pernyataan Ketua AWI tersebut muncul menyusul ucapan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Kabupaten Majalengka, Diding, usai menggelar kegiatan di salah satu hotel di Majalengka, Kamis (11/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Diding menyampaikan rencana mengundang media untuk kegiatan selanjutnya dengan menyebut istilah “media resmi” atau “media mainstream”. Ucapan itu kemudian memicu reaksi dari sejumlah awak media yang hadir karena dinilai menyinggung eksistensi media lain.

Kata “media mainstream” tersebut disebut muncul setelah adanya celetukan dari salah seorang wartawan yang menyinggung media terverifikasi Dewan Pers, sehingga memperkuat persepsi bahwa media yang diundang hanya media tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua ICMI Majalengka menyampaikan permohonan maaf dan mengaku tidak menyangka pernyataannya akan menimbulkan polemik. Ia menyebutkan bahwa urusan publikasi telah dikoordinasikan dengan wartawan senior.

“Ini menjadi pembelajaran positif ke depan agar lebih baik lagi,” ujarnya melalui pesan singkat.

Ia juga berjanji akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang serta menegaskan tidak ada maksud untuk membeda-bedakan media.

“Saya mohon maaf. Wawasan saya tentang media masih terbatas dan ke depan akan saya evaluasi agar tidak terjadi lagi,” tutupnya. (*)