Komsat Deprov Gorontalo Tinjau Model Restoratif Justice di Polsek Kabila Bone

Bharindo Bone Bolango,- Untuk memastikan kondisi dan kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia tahun 2025, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Deprov) Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Kabila Bone, Jumat (15/8/2025).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Hj. Sitti Nurayin Sompie, bersama anggota Komisi I, yakni Femmy Kristina Udoki, Firkram A.Z. Salilama, dan Ramdan D. Liputo. Rombongan turut didampingi oleh jajaran sekretariat Deprov Gorontalo.

Pantauan media menunjukkan, selain melakukan pemantauan kondisi kamtibmas, Komisi I juga meninjau penerapan model Restoratif Justice yang saat ini tengah dikembangkan oleh Polsek Kabila Bone. Langkah tersebut dinilai penting guna menghadirkan penyelesaian masalah hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai musyawarah.

Usai pertemuan, Anggota Komisi I, Femmy Kristina Udoki, menegaskan bahwa Kabila Bone sebagai kecamatan yang memiliki spot destinasi wisata memerlukan perhatian khusus terkait keamanan. “Jelang perayaan HUT RI dan hari libur panjang, kondisi kamtibmas harus benar-benar dipastikan terkendali dan aman. Hal ini menyangkut kenyamanan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Kabila Bone, IPDA Andi Rustam, menyampaikan permintaan dukungan kepada Komisi I terkait upaya pengerukan dan normalisasi sungai di wilayah tersebut. Menurutnya, sedimentasi yang terjadi kerap menimbulkan persoalan lingkungan dan potensi gangguan saat musim hujan. “Kami berharap ada dukungan dari pihak eksekutif agar penanganannya dapat dipercepat, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” ungkap Kapolsek.

Kunjungan ini menegaskan komitmen Komisi I Deprov Gorontalo dalam menjalankan fungsi pengawasan dan monitoring, khususnya terkait penguatan kamtibmas serta penyelarasan sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat. (nnts***)