Melalui Zoom, Bupati Rohil Sampaikan LKPD Unaudited TA 2024 Pemerintah Daerah Kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

BHARINDO ROHIL, — Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam secara virtual mengikuti kegiatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited . Tahun Anggaran (TA) 2024 Pemerintah Daerah Kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bersama Kepala daerah lainnya Se-provinsi Riau, Kamis(27/3/1015) di Ruang Kerja Bupati Lantai 8 Kantor Bupati Rohil, Jalan Lintas Pesisir Batu Enam Bagansiapiapi Rohil Provinsi Riau.

Penyampaian LKPJ melalui zoom yang di selenggarakan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau ini juga di ikuti Gubernur Riau Abdul Wahid. Sedangkan Bupati Rohil turut di dampingi Sekretaris Daerah Fauzi Efrizal, Asisten III Mulyadi Masri, Kepala Inspektorat Rohil Roy Azlan, Kepala BPKAD Darwan serta Sekwan Sarman Syahroni.

Acara penyampaian LKPD Unaudited TA 2024 ini di awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyerahan LKPJ unaudited TA 2025 oleh Bupati Rohil dan Kepala daerah lainnya disaksikan Gubernur Riau Abdul Wahid.

Gubernur Riau Abdul Wahid dalam amanatnya menyampaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau pada tahun 2024 adalah 75,67. Angka ini naik 0,72 poin atau 0,96 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini dikatakan Gubernur menunjukkan bahwa semua dimensi IPM di Provinsi Riau mengalami peningkatan. IPM Provinsi Riau dan Kepulauan Riau merupakan dua provinsi dengan skor HDI tertinggi di Regional Sumatera.

” IPM provinsi Riau tahun 2024 mencapai 75,67% meningkat 0,96% dibanding tahun 2023. Pada tingkat nasional, pemerintah provinsi Riau menempati peringkat 10 dari 39 provinsi dan secara regional menempati peringkat 4 dari 10 provinsi di pulau Sumatera. Kami meyakini bahwa keberhasilan Provinsi i Riau dalam meningkatkan kinerja Pembangunan merupakan upaya bersama yang dibangun dengan rasa kesadaran dan kerjasama melalui semangat gotong royong dengan melibatkan berbagai komponen,” kata Abdul Wahid.

Lanjutnya,” kami perlu menyampaikan progres tindak lanjut Hasil pemeriksaan BPK per 31 desember 2024 terdapat 37 LHP dengan 1305 temuan pemeriksaan dan 3744 rekomendasi dengan rincian 3.041 rekomendasi telah sesuai dengan rekomendasi dan 626 regulasi belum sesuai dengan rekomendasi, 10 rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 67 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti,” terangnya.

Gubernur juga mengatakan bahwa bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih kurang dari sempurna, Oleh karena itu ia mengharapkan tanggapan dan dukungan serta saran dari kepala BPK provinsi Riau beserta jajaran agar pemerintah provinsi Riau serta seluruh Pemerintah Kabupaten /Kota di provinsi dapat terus melakukan perbaikan terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

” Kami akan tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja sekaligus melakukan penyempurnaan dalam menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat. Sebagai informasi pemerintah provinsi yang telah meraih WTP sebanyak 12 kali berturut-turut dari tahun 2012 sampai 2023. Besar harapan kami agar laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Riau tahun 2024 masih mendapatkan WTP. Akhirnya kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontraksi dalam menyusun laporan keuangan ini,” harapnya.

Sementara itu, Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Binsar Karyanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah dan jajaran atas kerjasamanya sehingga acara virtual LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2024 seluruh Kepala daerah Se Provinsi Riau dapat terlaksana dengan baik.

“LKPD merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab Kepala Daerah dalam pelaksanaan APBD dan merupakan mandat pasal 56 undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang program negara,” kata Binsar .

Lanjutnya ,” kami sangat mengharapkan agar produsen dapat dilaksanakan secara efektif dan tempat waktu, untuk itu mohon kiranya kerjasama yang baik dari pemerintah daerah dalam hal ini menyediakan data informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas. (***)