Mendes PDT Dorong Abpednas Perkuat Pengawasan Dana Desa

bharindo.co.id Jakarta,- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) berperan aktif dalam memperkuat pengawasan penyerapan dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengawasi dana desa, maka saya berharap Abpednas menjadi gerakan moral sekaligus gerakan konvensional untuk memastikan rupiah per rupiah dana desa itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Yandri usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Abpednas 2025 di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (12/12), dilansir dari Antaranews.

Ia menjelaskan, saat ini lebih dari 600 ribu anggota BPD telah ditempatkan di seluruh desa di Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap setiap pendistribusian dana desa. Dengan jumlah tersebut, Abpednas diharapkan mampu mendorong transparansi alokasi anggaran program dana desa yang belakangan menjadi sorotan publik menyusul berbagai persoalan penyaluran yang dinilai tidak tepat sasaran.

“Karena saat ini banyak perhatian masyarakat terhadap dana desa dan tone-nya masih negatif, maka diperlukan gerakan bersama supaya citra dana desa atau pemerintahan desa benar-benar positif dan mendapat dukungan dari semua pihak,” katanya.

Menurut Yandri, peran BPD sangat strategis sebagai solusi dalam mendorong pembangunan desa dan daerah tertinggal agar semakin maju dan merata hingga ke tingkat akar rumput. Kemendes PDT juga berupaya memastikan langkah mitigasi terkait pengelolaan dana desa tahun 2025 dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

“Ke depan kami susun pola strategis agar pengawasan dana desa sampai ke denyut nadi setiap anggota BPD, karena jumlahnya sangat banyak, dari Papua sampai Aceh,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Abpednas Indra Utama mengatakan Rapimnas 2025 menjadi momentum mempertemukan BPD dari seluruh Indonesia sekaligus membentuk kepengurusan baru. Dalam struktur tersebut, Abpednas akan menempatkan lima hingga sembilan anggota di setiap desa untuk melakukan pengawasan program prioritas pemerintah pusat hingga ke tingkat paling dasar.

“Pengurus DPP Abpednas terdiri dari pengurus sebelumnya, kemudian kami mengajak kalangan profesional, politisi lintas partai, selebritas, hingga pengusaha untuk memperkuat asosiasi BPD di tingkat nasional,” kata Indra.

Ia menambahkan, Abpednas akan memberi perhatian khusus pada pelaksanaan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, program tiga juta rumah layak huni, serta pengelolaan dana desa.

“Mereka bekerja di setiap desa melakukan pengawasan melalui musyawarah, karena tiga tugas utama BPD adalah sebagai legislator atau DPR di desa, menampung aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan dana desa,” ujarnya. (hnds***)