Menko Pangan: Program MBG Libatkan 148 Ribu Pemasok Lokal, Perkuat Ekonomi Desa Lewat KDMP

JAKARTA, Bharindo.co.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok pangan lokal dari berbagai unsur masyarakat. Ke depan, pemerintah akan memperkuat sinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) guna memperluas penyerapan hasil produksi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

“Saat ini, Program MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok yang terdiri dari BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaku UMKM,” ujar Zulkifli Hasan, Senin (13/7/2026).

Menurut Menko Pangan, Indonesia memiliki potensi pangan lokal yang sangat beragam dan tidak hanya bergantung pada komoditas beras. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan berbagai sumber pangan lokal agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta memperkuat perekonomian di tingkat desa.

“Pangan lokal harus menjadi kekuatan ekonomi desa. Karena itu, pemerintah mendorong agar hasil produksi masyarakat dapat terserap oleh Program MBG dan KDMP sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani, peternak, dan pelaku UMKM,” katanya.

Ia menegaskan, penguatan pangan lokal merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan. Pemerintah juga terus mengupayakan agar kebutuhan bahan baku Program MBG dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa sinergi antara Program MBG dan KDMP akan memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus membuka pasar yang berkelanjutan bagi berbagai komoditas pangan lokal.

“Ketersediaan air, tanah yang subur, dan ekosistem yang terjaga merupakan modal utama bagi keberlanjutan produksi pangan nasional,” ungkapnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, keberlanjutan sektor pangan sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya alam yang baik sehingga produktivitas pertanian dapat terus terjaga dalam jangka panjang.

Pemerintah berharap kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, koperasi, BUMDes, kelompok tani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM mampu mempercepat terwujudnya sistem pangan nasional yang tangguh, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya mencatat bahwa Program Makan Bergizi Gratis telah menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.

Berdasarkan data BGN pada April 2026, di Provinsi Jawa Barat terdapat sekitar 6.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diperkirakan mampu menciptakan perputaran ekonomi mencapai Rp6 triliun per bulan.

BGN juga menyebutkan sekitar 70 persen anggaran setiap SPPG dialokasikan untuk pembelian bahan baku, dan sekitar 95 persen di antaranya berasal dari produk pertanian, peternakan, serta perikanan lokal. Skema tersebut dinilai mampu memperkuat pasar bagi hasil produksi masyarakat sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi hingga ke tingkat desa.

Melalui penguatan kolaborasi antara Program MBG dan KDMP, pemerintah berharap pembangunan sektor pangan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia. (hnds***)