Categories: GARUT

NASABAH KELUHKAN PENAHANAN BPKB DI MUF GARUT MESKI CICILAN POKOK DAN BUNGA DISEBUT LUNAS, BIAYA TAMBAHAN JADI SOROTAN

GARUT, bhariindo.co.id – Dugaan persoalan pelayanan terhadap nasabah di Mandiri Utama Finance (MUF) Cabang Garut menjadi sorotan. Seorang nasabah berinisial AI, warga Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, mengeluhkan belum dapat mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraannya meskipun pembayaran pokok dan bunga kredit disebut telah dilunasi.

Persoalan mencuat ketika AI meminta bantuan seorang kerabat untuk mengurus pengambilan BPKB yang masih berada di pihak MUF. Kerabat tersebut, yang menurut keterangan merupakan seorang jurnalis sekaligus mantan ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM), kemudian bertindak sebagai kuasa dalam proses komunikasi dan mediasi dengan pihak perusahaan pembiayaan.

Lokasi yang disebut dalam pengaduan berada di kompleks IBC, Jalan Pramuka Nomor 25/26, Blok C23, Kecamatan Garut Kota, Jawa Barat.

Menurut keterangan pihak nasabah, dalam proses mediasi, pihak yang mengurus pengambilan BPKB justru mendapat informasi mengenai kewajiban membayar denda keterlambatan dan biaya penyimpanan dokumen dengan nilai keseluruhan sekitar Rp2 juta.

Biaya tersebut dipersoalkan karena nasabah mengaku telah menyelesaikan pembayaran pokok dan bunga kredit. Pihak nasabah menilai perlu ada penjelasan terperinci mengenai dasar pengenaan biaya, perhitungan denda, serta ketentuan yang menjadi landasan perusahaan dalam menahan dokumen kendaraan tersebut.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak MUF Cabang Garut mengenai rincian tagihan, status administrasi pembiayaan AI, maupun alasan lengkap belum diserahkannya BPKB. Karena itu, dasar dan keabsahan biaya yang dipersoalkan perlu dikonfirmasi langsung kepada perusahaan.

Merasa belum memperoleh penyelesaian yang diharapkan, pihak nasabah menyatakan berencana membawa persoalan tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat untuk meminta penelaahan sesuai kewenangan lembaga tersebut.

Pengaduan itu diharapkan dapat mendorong adanya penjelasan yang transparan mengenai prosedur pengambilan BPKB, kewajiban yang masih harus dipenuhi apabila memang ada, serta hak nasabah setelah menyelesaikan kewajiban pembiayaannya.

Pihak nasabah juga meminta manajemen MUF mengambil langkah untuk mengevaluasi penanganan keluhan tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pelayanan perusahaan.

Dalam persoalan ini, ketentuan hukum mengenai jaminan fidusia perlu dilihat secara cermat. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima fidusia, termasuk ketentuan mengenai hapusnya jaminan fidusia.

Pasal 25 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa jaminan fidusia hapus antara lain karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Namun, penerapan ketentuan tersebut terhadap persoalan AI memerlukan pemeriksaan dokumen pembiayaan, bukti pelunasan, status jaminan, serta kemungkinan kewajiban lain yang tercantum dalam perjanjian. BPKB sebagai dokumen kepemilikan kendaraan juga perlu dibedakan dari objek kendaraan yang menjadi jaminan fidusia.

Apabila seluruh kewajiban yang sah telah dipenuhi, nasabah berhak meminta kejelasan mengenai proses pengakhiran jaminan dan penyerahan dokumen kendaraan sesuai prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak nasabah berharap manajemen MUF Cabang Garut maupun manajemen pusat memberikan penjelasan secara terbuka dan menyelesaikan persoalan berdasarkan dokumen serta ketentuan yang berlaku.

Transparansi mengenai rincian biaya, status pelunasan, dan persyaratan pengambilan BPKB dinilai penting agar nasabah memperoleh kepastian serta terhindar dari kesalahpahaman.

Bharindo.co.id memandang persoalan ini perlu mendapat klarifikasi dari kedua belah pihak. Hak nasabah untuk menyampaikan keluhan harus dihormati, sementara perusahaan juga perlu diberi kesempatan menjelaskan dasar kebijakan dan prosedur yang diterapkan.

Berita ini disusun berdasarkan keterangan pihak nasabah. Sampai berita ini diterbitkan, tanggapan resmi MUF Cabang Garut belum diperoleh. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak MUF untuk menjaga pemberitaan tetap berimbang. (dds***)

adminbharindo

Recent Posts

MOMEN PENTING NU BITUNG! Rais PBNU Lantik KH. Narto Pakaya, Lima Tahun ke Depan Jadi Ujian Pengabdian

BITUNG, bharindo.co.id – Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bitung memasuki babak baru kepengurusan. Rais Pengurus Besar…

1 hari ago

Sinergi Polri dan Pemkot Bitung, Kapolres dan Wali Kota Pimpin Aksi Bersih Kota Melalui Green Policing

BITUNG, bharindo.co.id – Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H. bersama Wali Kota Bitung…

1 hari ago

Kapolres Bitung Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri, Teguhkan Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan

BITUNG, bharindo.co.id - Semangat pengabdian, soliditas, dan kepedulian terhadap masyarakat mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun…

1 hari ago

Peradi Profesional Kukuhkan Lima DPD di Sulut, Warga Tak Mampu Cukup Bawa Surat Keterangan Tidak Mampu Untuk Bantuan Hukum Gratis

MANADO, bharindo.co.id - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional semakin mengukuhkan eksistensinya menyusul terbentuknya lima pengurus…

1 hari ago

LPBI NU Kota Bitung Resmi Dilantik, Soemarlin: Siaga Bencana dan Perubahan Iklim

BITUNG, bharindo.co.id - Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kota Bitung…

1 hari ago

OPERASI ZEBRA CANDI 2026 RESMI DIMULAI! POLRES WONOSOBO SIAP TERTIBKAN LALU LINTAS, KESELAMATAN PENGENDARA JADI PRIORITAS

WONOSOBO, bharindo.co.id – Keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian serius Polres Wonosobo. Mulai Senin (16/11/2026), jajaran…

1 hari ago