Bharindo Gorontalo, – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 terus melakukan pendalaman terhadap kesesuaian antara laporan tertulis dengan kondisi faktual di lapangan. Pada Jumat, 11 April 2025, Pansus LKPJ melaksanakan kunjungan kerja ke dua sekolah menengah di Kabupaten Gorontalo.
Kunjungan tersebut difokuskan pada evaluasi dua program utama, yakni Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di SMK Negeri 1 Limboto, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan di SMA Negeri 1 Limboto.
Ketua Pansus LKPJ, Ibu Yeyen Sidiki, memimpin langsung kunjungan tersebut, didampingi oleh anggota Pansus lainnya: Indriani Dunda, Espin Tulie, Umar Karim, Anas Yusuf, Syamsir Kiayi, Limonu Hippy, Manaf Hamzah, dan Wayan Sudiarta.
Di SMK Negeri 1 Limboto, Tim Pansus meninjau pelaksanaan program BLUD yang mencakup beberapa unit usaha pendidikan vokasi. Usaha-usaha tersebut antara lain EduHotel (keahlian jasa perhotelan), BNI Agen (layanan transaksi keuangan), Alfamart (jasa pemasaran produk ritel), serta Industri Pengolahan Pangan (produksi roti dan kue). Program Program ini bertujuan mendorong kemandirian sekolah dan mencetak lulusan yang memiliki keahlian dan life skill untuk siap kerja, sekaligus mengurangi ketergantungan pada anggaran operasional dari pemerintah.
Setelah dari SMK Negeri 1, Pansus melanjutkan peninjauan ke SMA Negeri 1 Limboto. Di lokasi ini, tim mengevaluasi pembangunan pagar sekolah yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2024 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan lapangan.
Kepada Media, Ketua Pansus menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat-rapat bersama OPD teknis sebelumnya, sekaligus sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain melakukan evaluasi, kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi langsung dari lapangan yang nantinya akan menjadi bahan rekomendasi Pansus kepada lembaga legislatif untuk pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah. Beberapa kebutuhan yang dicatat antara lain tambahan biaya operasional usaha BLUD, penyelesaian pagar sekolah, pengadaan peralatan belajar seperti komputer, serta pemeliharaan aula sekolah dan fasilitas pendukung lainnya.
Sementara itu Ibu Espin Tulie
Menyampaikan harapannya bahwa apa yang sudah di rencanakan dalam Renja OPD dan RKPD dijalankan sesuai Perencanaan penganggaran sejalan dengan Regulasi yang mengatur.
LKPJ ini melihat apa yg patut di apresiasi dalam hal kinerja Gubernur selama satu tahun anggaran, apa yg masih harus diperbaiki dan didorong dalam rangka percepatan pembangunan yang ada di Provinsi Gorontalo. Nantinya akan lahir rekomendasi pansus, tujuannya bukan untuk mencari kesalahan akan tetapi mencari Solusi perbaikan di tahun tahun berikutnya khususnya dalam hal perencanaan dan penganggaran.
Sementara itu anggota pansus LKPJ Umar Karim sedikitnya menyentil dan mendalami terkait kesenjangan data Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah yang disajikan dalam laporan dengan catatan BPS dimana ada perbedaan yang signifikan 20 % atau setara dengan kurang lebih 6 hingga 7 ribuan usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang Pendidikan Menengah. Menurut UK sapaan Akrab bagi beliau, ini bisa berdampak pada intervensi pengangaran pemerintah terhadap dunia pendidikan sekolah menengah jika APM yang tidak pasti. Dirinya juga menyoroti terkait regulasi yang mengatur tata kelola struktur kerja BLUD yang ada di sekolah sekolah. Dirinya mewanti wanti jangan sampai tujuan BLUD menghadirkan kemandirian biaya oprasional pendidikan akan mempengaruhi tujuan pendidikan mencerdaskan peserta didik.Tegasnya.-
Usai melaksanakan Tinjauan di dua sekolah tersebut tim pansus juga menegaskan bahwa kerja kerja pansus akan terus memaksimalkan masa kerja pansus sehingga harapan dalam hal memastikan tugas tugas pemerintahan berjalan sebagaimana tujuan penyelenggaran pelayanan kebutuhan masyarakat Provinsi Gorontalo. (nnts***)
