Categories: Gorontalo

Pansus Sawit DPRD Gorontalo Identifikasi Lahan HGU Menganggur di Pohuwato

Bharindo Gorontalo,- Kunjungan lapangan yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perkebunan Sawit DPRD Provinsi Gorontalo di Kabupaten Pohuwato, Jumat 22 Agustus 2025, menemukan adanya sejumlah lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dikelola secara maksimal oleh perusahaan pemegang konsesi.

Dalam agenda yang dipimpin Umar Karim, S.IP, Pansus meninjau langsung kondisi perkebunan sawit sekaligus melakukan pertemuan bersama pemerintah daerah. Turut hadir anggota Pansus, yakni Hais Ayuwa, S.Sos, M.Si, Limonu Hippy, S.AP, Hj. Sitti Nurain Sompie, H. Hamzah Idrus, dan Ramdan D. Liputo, serta pendamping Sekertariat DPRD. Rombongan diterima Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, bersama pejabat terkait.

Hasil peninjauan mencatat masih terdapat lahan HGU seluas lebih dari 15 hektare yang terbengkalai tanpa pemanfaatan produktif. Padahal, status HGU seharusnya menjadi dasar kewajiban perusahaan untuk mengelola lahan sesuai izin yang diberikan negara.

“Fakta di lapangan menunjukkan ada lahan berstatus HGU yang dibiarkan menganggur. Ini jelas menimbulkan kerugian, baik bagi daerah maupun masyarakat. Potensi ekonomi terhambat, sementara kebutuhan masyarakat terhadap lahan dan kesejahteraan masih tinggi,” tegas Umar Karim.

Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menyambut baik temuan tersebut dan menegaskan pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan terhadap konsesi sawit. Menurutnya, perusahaan yang mendapat izin operasi wajib memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama melalui skema plasma sawit.

“Kami berharap perusahaan tidak hanya memperluas konsesi, tetapi juga memastikan petani plasma mendapatkan hak-haknya. Evaluasi terhadap izin HGU yang terbengkalai harus menjadi prioritas,” ujar Iwan.

Selain menyoroti lahan HGU menganggur, Pansus juga menekankan perlunya optimalisasi program plasma sawit agar benar-benar memberi keuntungan bagi petani. DPRD Gorontalo bahkan telah menjalin komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan tata kelola perkebunan sawit berjalan transparan dan sesuai regulasi.

 

Kunjungan ini menjadi langkah awal DPRD Gorontalo dalam memetakan persoalan di lapangan. Identifikasi lahan HGU terbengkalai diharapkan menjadi pintu masuk untuk mendorong evaluasi izin konsesi serta kebijakan pemanfaatan lahan yang lebih berkeadilan bagi masyarakat Pohuwato. (nnts***)

adminbharindo

Recent Posts

BUKAN SEKADAR PERAYAAN! HUT KE-109 RSUD DR. ISKAK DAN HARI JADI KE-821 TULUNGAGUNG DIISI AKSI NYATA: TUJUH ANAK IKUT KHITANAN MASSAL, DOKTER SPESIALIS TURUN KE DESA

TULUNGAGUNG, bharindo.co.id — Peringatan hari jadi tidak harus berhenti pada seremoni dan kemeriahan. Pemerintah Kabupaten…

2 hari ago

102 BOTOL MIRAS TERBONGKAR DI GARUT! POLISI GEREBEK PENJUALAN DI CIBATU, SEORANG PRIA 21 TAHUN DIAMANKAN

GARUT, bharindo.co.id — Peredaran minuman keras (miras) kembali menjadi sasaran penertiban aparat kepolisian. Kali ini,…

2 hari ago

OPERASI ZEBRA LODAYA 2026: SATLANTAS POLRES GARUT PERIKSA BUS DI TERMINAL GUNTUR, KESELAMATAN PENUMPANG JADI PRIORITAS!

GARUT, bharindo.co.id — Jangan sampai perjalanan membawa risiko akibat kendaraan yang tidak laik jalan atau…

2 hari ago

SUARA WARGA DITINDAKLANJUTI! POLSEK KARANGPAWITAN AMANKAN 40 KNALPOT BRONG DI SMKN 4 GARUT, 2 MOTOR TANPA TNKB TURUT DIAMANKAN

GARUT, bharindo.co.id — Keluhan masyarakat terkait kebisingan kendaraan bermotor akhirnya ditindaklanjuti jajaran Polsek Karangpawitan Polres…

2 hari ago

Wakapolda Kalbar Ajak Masyarakat Perkuat Sinergi dalam Program 100 Hari Polisi Bersama Masyarakat

KUBU RAYA, bharindo.co.id – Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Hindarsono, S.I.K., M.Hum., menghadiri kegiatan Kumpul Bersama…

2 hari ago

Satgas Gakkum Operasi Zebra Kapuas Gelar Patroli dan Penegakan Hukum Represif di Alun-Alun Kapuas Pontianak

​PONTIANAK, bharindo.co.id - Kepolisaian Polda Kalbar, Menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat di ruang publik menjadi…

2 hari ago