Pekerjan Proyek Revitalisasi SDN Darmajaya Kabupaten Sumedang Di Duga Asal jadi Terkesan Tertutup Hingga Abaikan APD,

Bharindo.co.id Sumedang.- Sekolah Dasar Negeri (SDN) Darmajaya, Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang menjadi salah satu sekolah penerima program revitalisasi pembangunan sekolah dari anggaran APBN 2025.

Proyek senilai Rp.616.373.910 itu dikerjakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan target penyelesaian 120 hari kalender.

Namun, di balik kemegahan program pemerintah ini, tampak lalainya pengawasan dari Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dan penerapan standar keselamatan kerja. Sejumlah pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan tersebut tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana diatur dalam pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

pengerjaan pembangunan sudah masuk di minggu ke 4, tak terlihat satupun pekerja menggunakan sepatu pelindung, sarung tangan, rompi, atau helm proyek.,
Ironisnya, ada beberapa volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi di RAB salah satu contoh pengerjaan rehab dinding ruang kelas untuk pengacian yang ketebalannya hanya 1 mm,yang jadi pertanyaan apakah dengan ketebalan pengacian yang hanya 1 mm akan merekat dengan sempurna ??.

“Ya kita cuma menyesuaikan saja dengan yang ada,karna untuk RAB sendiri kita hanya melihat dan tidak kita pelajari karna RAB di pegang sama kepala sekolah.” Ungkap Iip,S sebagai ketua pelaksana di susunan P2SP.

“Untuk pembayaran barjas yang bayar pak kepala sekolah termasuk untuk pembelian APD itu di beli menggunakan uang dana talang kepala sekolah karena dana belum cair,dan setelah dana cair 70% yaitu ± 400 juta,uang tersebut kita cairkan 280 juta, 75 juta uang Cash dan 180 juta di simpan di rekening saya sebagai bendahara P2SP, 25 juta saya berikan ke kepala sekolah.”ujar Hari.S bendahara P2SP.

Sampai berita ini di muat Rusmana, S.Pd sebagai penanggung jawab sekaligus kepala sekolah SDN Darmajaya desa Jembarwangi Kecamatan Tomo belum bisa di temui yang katanya sedang tidak enak badan ungkap salah satu anggota P2SP.

Sikap para pekerja yang menolak menggunakan APD ini menuai sorotan warga sekitar. Seorang warga menyayangkan lemahnya pengawasan dari pihak sekolah maupun panitia pembangunan.
“Seharusnya ada ketegasan agar APD dipakai. Ini menyangkut keselamatan para pekerja sendiri,” tegasnya.

Ia juga berharap, selain soal keselamatan kerja, pengerjaan program Revitalisasi sekolah tersebut dilaksanakan sesuai aturan dan spesifikasi yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya,karena diduga ada beberapa material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang jelas tertera di RAB, contoh penggunaan pasir yang di duga bukan peruntukannya.

Padahal jelas dalam Undang – undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa Kontruksi dan Perubahannya undang undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, undang – undang ini mengatur tanggung jawab kontraktor atau penyedia jasa kontruksi terhadap kualitas pekerjaan dan ketidak sesuaian dengan spesifikasi termasuk RAB

Sebagai acuan Peraturan Pemerintah (PP) No.50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) juga mengatur secara rinci mengenai kewajiban perusahaan atau instansi untuk menerapkan SMK3,termasuk penyediaan APD, Pelatihan K3, dan pengawasan terhadap penerapan K3 di tempat kerja.(Tim).