Categories: EKONOMI dan BISNIS

Pemerintah Siap Tertibkan Marketplace! Biaya E-Commerce Bakal Dipangkas Demi Selamatkan UMKM

Jakarta, bharindo.co.id — Pemerintah melalui Kementerian UMKM tengah menyiapkan aturan baru terkait biaya layanan pada platform e-commerce guna menciptakan ekosistem digital yang lebih adil dan berpihak kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

Regulasi tersebut nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri UMKM tentang Perlindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM yang saat ini telah menyelesaikan proses harmonisasi.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan bahwa aturan tersebut tinggal menunggu proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara sebelum resmi diberlakukan.

“Sudah ada surat dari Kementerian Hukum bahwa harmonisasi selesai, sekarang tinggal menunggu pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Menurut Menteri UMKM, salah satu fokus utama regulasi itu adalah penataan berbagai komponen biaya di marketplace yang selama ini dinilai membingungkan para pelaku UMKM.

Pemerintah nantinya akan menyeragamkan biaya layanan marketplace menjadi tiga kategori utama, yakni biaya pendaftaran, biaya layanan, dan biaya promosi.

“Hari ini di marketplace A namanya beda, di marketplace B namanya beda. Jadi semua itu beda-beda. Akhirnya orang menganggap pungutan terhadap biaya di marketplace banyak macamnya padahal sebetulnya ada tiga komponen saja,” jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong adanya insentif berupa potongan biaya layanan hingga 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang menjual produk dalam negeri melalui platform digital.

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM lokal agar mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan pasar digital.

Dalam aturan baru itu, pemerintah juga akan mengatur hubungan antara marketplace dan penjual, termasuk kewajiban kontrak minimal satu tahun serta larangan perubahan biaya layanan secara sepihak selama masa kontrak berlangsung.

“Jadi misalnya marketplace berkontrak dengan seller selama satu tahun, ya sudah selama setahun itu jangan diubah harga atau biaya layanannya,” tegas Menteri UMKM.

Pemerintah bahkan telah meminta platform e-commerce menahan sementara kenaikan biaya layanan guna menghindari keresahan dan kesalahpahaman di kalangan pelaku UMKM.

Selain itu, pelaku usaha yang menerima insentif nantinya diwajibkan terintegrasi dalam sistem SAPA UMKM sebagai langkah penguatan pengawasan dan sinkronisasi data UMKM nasional.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat sekaligus memberikan perlindungan nyata bagi jutaan pelaku UMKM Indonesia di era ekonomi digital. (hnds***)

adminbharindo

Recent Posts

JANGAN ASAL ANGKUT! SATLANTAS POLRES GARUT GELAR RAMP CHECK, KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DIPASTIKAN LAIK JALAN

GARUT, bharindo.co.id — Keselamatan lalu lintas bukan perkara sepele. Kendaraan yang tidak memenuhi standar kelayakan…

14 jam ago

OPERASI ZEBRA LODAYA 2026: SATLANTAS POLRES GARUT PERIKSA ANGKUTAN BARANG! KENDARAAN TAK LAIK JALAN JANGAN DIPAKSA BEROPERASI

GARUT, bharindo.co.id — Keselamatan di jalan raya tidak hanya bergantung pada kedisiplinan pengemudi, tetapi juga…

15 jam ago

POLISI MASUK SEKOLAH! WAKAPOLRES GARUT INGATKAN PELAJAR SMPN 4: JAUHI NARKOBA, BULLYING DAN TAWURAN, DISIPLIN JADI KUNCI MASA DEPAN

GARUT, bharindo.co.id — Membangun generasi muda yang cerdas tidak cukup hanya melalui pelajaran di ruang…

15 jam ago

Warga Temukan Bayi Laki-Laki di Atas Tungku Dapur, Polres Garut Bergerak Cepat Lakukan Evakuasi

Garut, bharindo.co.id – Warga Kampung Padasuka, Desa Situsaeur, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, digegerkan dengan penemuan…

15 jam ago

OPERASI ZEBRA LODAYA 2026 RESMI DIMULAI! POLRES GARUT SIAP TERTIBKAN LALU LINTAS, 2.036 PERSONEL DITERJUNKAN SE-JAWA BARAT

GARUT, bharindo.co.id — Upaya meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan kembali digencarkan jajaran…

15 jam ago

Gudang Miras di Jayaraga Terbongkar, Polsek Tarogong Kidul Amankan 148 Botol Minuman Beralkohol

GARUT, bharindo.co.id - Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat terkait dugaan peredaran minuman keras (miras), jajaran…

15 jam ago