Bharindo Raja Ampat,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat, Papua Barat Daya, diminta menentukan tiga lokasi lahan yang akan dibangun sebagai dapur pembuat hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pasokan makanan program ini berjalan dengan lancar.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG, Ahmad Nausrau, menyatakan perkembangan rencana MBG di Kalimantan cukup menggembirakan yang ditandai dengan terbentuknya Surat Keputusan (SK) Tim Satgas, dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Raja Ampat sebagai ketua dan Bupati sebagai penasehat.
“Fokus koordinasi kali ini terkait penyiapan lahan. Badan Pangan Nasional akan membangun tiga dapur khusus di setiap kabupaten, termasuk Raja Ampat. Karena itu kami minta agar lokasi lahan segera ditetapkan dan dilaporkan, sehingga bisa kami teruskan ke BPN. Harapannya, pembangunan bisa dimulai tahun ini,” ujar Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Raja Ampat pada Kamis (4/9/2025).
Turut hadir dalam acara ini, Ketua Satgas Yusuf Salim dan sejumlah pejabat daerah di Kantor Bupati Raja Ampat. Kunjungan ini bertujuan untuk memonitoring sekaligus mengevaluasi perkembangan percepatan pelaksanaan program MBG di daerah tersebut.
Menurut Ahmad, sejauh ini, baru tersedia satu unit dapur MBG khusus di Kota Sorong. Sedangkan di Raja Ampat, terdapat tiga dapur yang sudah ada, namun dua di antaranya belum beroperasi karena masih menunggu pemenuhan prosedur standar. Pembangunan dapur khusus ini sepenuhnya menggunakan anggaran nggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan desain sesuai standar Badan Pangan Nasional.
Selain persoalan pembangunan dapur, Ahmad juga menyoroti pentingnya ketersediaan rantai pasok bahan pangan. Menurutnya, sebagian besar kebutuhan dapur MBG masih dipasok dari luar daerah, bahkan dapur MBG di Kota Sorong sudah mulai mengalami kelangkaan sejumlah bahan pangan seperti buah dan sayuran.
“Untuk jangka pendek kita masih datangkan dari luar, tapi ke depan harus dipenuhi dari daerah sendiri agar manfaat ekonominya juga dirasakan masyarakat lokal,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan mendorong adanya pertemuan antara gubernur dengan para bupati dan wali kota guna membahas secara khusus strategi rantai pasok pangan.
“Kalau hanya mengandalkan pasokan dari luar, sementara daerah lain juga punya program yang sama, tentu akan berpengaruh pada harga. Karena itu, ketersediaan pasokan dari daerah sendiri menjadi penting agar program MBG berjalan optimal,” pungkas Ahmad. (edwns***)