Polda Papua Barat Gelar Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Transportasi PB dan PBD Secara Daring

Bharindo Manokwari,— Dalam rangka memperkuat sinergi nasional untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Zoom Meeting Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Transportasi untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kamis (24/04). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dari Ruang Zoom Gedung BPKB Ditlantas Polda Papua Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Perpres No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) serta Permen PPN/Bappenas No. 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi RAK LLAJ.

Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Kombes Pol. Andre J.W. Manuputty, S.I.K., menyampaikan bahwa Polda Papua Barat siap menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan RAK LLAJ.

“Sebanyak 77% korban kecelakaan lalu lintas secara nasional berasal dari kelompok usia produktif. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kami di Polda Papua Barat berkomitmen kuat untuk menurunkan angka laka lantas melalui strategi kolaboratif dan pelaksanaan program yang terarah,” tegas Kombes Pol. Andre.

Data Korlantas Polri mencatat rasio kecelakaan di jalan nasional mencapai 0,87 per panjang jalan, dengan estimasi kerugian ekonomi akibat kecelakaan LLAJ mencapai Rp 686,51 triliun, atau sekitar 3% dari PDB Indonesia.

Rapat ini turut dihadiri oleh : Dirlantas Polda Papua Barat, Kepala Cabang PT Jasa Raharja Papua Barat, Kepala Dinas Perhubungan Darat Papua Barat, yang diwakili oleh Kabid Darat, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Papua Barat, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Papua Barat.

Dalam forum tersebut, peserta menyepakati pentingnya percepatan pembentukan Tim Koordinasi dan Pokja Pilar Keselamatan LLAJ di tingkat provinsi, serta penyusunan RAK LLAJ untuk periode 2025–2029 yang menyasar lima pilar keselamatan: sistem, jalan, kendaraan, pengguna jalan, dan penanganan pasca-kecelakaan.

Dengan hasil rakor ini, Papua Barat dan Papua Barat Daya diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam mendukung target nasional penurunan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas hingga 50% pada tahun 2030 sesuai komitmen global SDGs. (edwns***)