Polemik Pelantikan 17 Kepala OPD di Tulungagung, Ketidakhadiran Wabup Jadi Sorotan Publik

Bharindo Tulungagung, 16 Juli 2025 – Pelantikan 17 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Rabu (16/7/2025) pukul 09.00 WIB di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso memicu polemik dan sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Acara pelantikan yang dipimpin langsung oleh Bupati Tulungagung ini turut dihadiri seluruh kepala OPD dan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Namun, yang menjadi sorotan utama publik adalah ketidakhadiran Wakil Bupati Ahmad Baharudin dalam prosesi pelantikan tersebut. Ketidakhadiran ini memunculkan dugaan adanya ketidakharmonisan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung.

Saat dihubungi oleh tim pewarta Bharindo melalui sambungan WhatsApp, Wakil Bupati Ahmad Baharudin, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Tulungagung, membenarkan bahwa dirinya memang tidak hadir karena tidak dilibatkan dalam proses mutasi tersebut.

“Saya tidak diajak bicara dan tidak dilibatkan dalam proses mutasi kepala OPD ini,” ujar Wabup Ahmad Baharudin singkat.

Polemik juga mengemuka terkait beberapa pejabat yang dilantik, antara lain:

1. Sukowinarno, S.H., S.Pd., M.Si, NIP.196602151986021005 – Pejabat asal Kabupaten Jember yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKPSDM Jember, kini dilantik menjadi Kepala Bapenda Tulungagung. Berdasarkan data, Sukowinarno baru menjabat di Tulungagung sekitar 8 bulan.

2. Endah Inawati, S.E., M.M, NIP.196508101994032009 – Pejabat yang akan memasuki masa pensiun kurang dari satu bulan, dipindah menjadi Kepala Dinas Sosial.

Selain penunjukan tersebut, masyarakat juga mempertanyakan sejumlah posisi strategis yang dibiarkan kosong, seperti:

Direktur RSUD dr. Iskak, rumah sakit rujukan tipe A untuk wilayah selatan Jawa Timur.

Kepala Dinas PUPR, yang sebelumnya menjadi sorotan karena janji Bupati untuk memperbaiki infrastruktur jalan.

Kepala Inspektorat, sebagai pengawas internal ASN.

Kepala Dinas Kesehatan, yang sangat krusial dalam pelayanan kesehatan di seluruh kecamatan dan desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM).

Pihak pewarta mencoba mengonfirmasi ke Kepala BKPSDM, namun tidak mendapat jawaban. Saat menghubungi Kabid Mutasi, Fuad, melalui WhatsApp, ia menjelaskan bahwa mutasi tersebut sudah sesuai mekanisme dan telah mendapatkan izin dari Gubernur Jawa Timur serta Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan mutasi ini sudah ditandatangani sesuai ketentuan.

Fuad juga menjelaskan bahwa untuk jabatan eselon II tidak memerlukan rapat Baperjakat, melainkan cukup melalui panitia seleksi (pansel) yang dibentuk BKPSDM dan dilaksanakan pada 10–11 Mei 2025 di Surabaya. Pansel tersebut terdiri dari lima anggota, yakni:

Dua akademisi dari Universitas Jember (UNEJ),

Kepala BKN Regional Surabaya,

Kepala BKPSDM Provinsi Jawa Timur,

Pelaksana Harian (Plh) Sekda Tulungagung yang juga menjabat Kepala BKPSDM, Suroto.

Proses ini disebut telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 132 Ayat 1, sebagaimana dijelaskan Fuad kepada tim Bharindo saat pelepasan jemaah haji kloter kedua pada 16 Mei 2025 di pendopo kabupaten.

Meski pihak pemerintah menyatakan proses pelantikan dan mutasi tersebut sudah sesuai aturan, namun polemik di masyarakat masih terus bergulir, baik di media sosial maupun perbincangan sehari-hari. Masyarakat berharap adanya transparansi dan keharmonisan dalam pemerintahan demi terwujudnya pelayanan publik yang maksimal di Kabupaten Tulungagung. (bgs***)