Polisi Akan Tindak Tegas Pelanggaran SE Bersama Sound System di Jawa Timur

Bharindo Jatim,- Kepolisian Daerah Jawa Timur, akan menindak tegas pelanggar Surat Edaran (SE) bersama yang berisi aturan pembatasan penggunaan pengeras suara atau sound system di lingkungan masyarakat.

SE Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025/ dan No SE/10/VIII/2025 telah diterbitkan dan ditanda tangani oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim, Irjen. Pol. Nanang Avianto, dan Pangdam V Kodam Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin pada tanggal 6 Agustus 2025.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes. Pol. Jules Abraham Abast, S.I.K., mengatakan pihaknya siap menegakkan aturan yang tertuang dalam regulasi tersebut. Surat edaran ini memiliki 13 landasan hukum yang menjadi dasar penerbitannya.

“Surat edaran ini mengatur pedoman pembatasan penggunaan sound system di masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Ada empat poin penting yang menjadi perhatian, yaitu pembatasan tingkat kebisingan, pembatasan dimensi kendaraan, pembatasan waktu, tempat, dan rute kendaraan yang membawa sound system, serta pengaturan penggunaan sound system untuk kegiatan sosial di masyarakat,” ujarnya, dilansir dari laman radarsurabaya, Selasa (12/8/25).

Berdasarkan aturan, kegiatan sound system statis atau di tempat diberi toleransi hingga 120 desibel, sedangkan kegiatan non-statis atau berpindah lokasi dibatasi maksimal 85 desibel. Untuk kendaraan, wajib memenuhi uji kelayakan (KIR) dan tidak melebihi dimensi aslinya.

Polda Jatim menegaskan tidak akan mentolerir pelanggaran apalagi jika menimbulkan gangguan keamanan atau melanggar norma agama, kesusilaan, maupun hukum.

“Jika terjadi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau tindak pidana, kami akan melakukan penghentian secara paksa dan pihak penyelenggara harus bertanggung jawab,” jelasnya.

Diakhir kesempatan, ia mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan demi kenyamanan bersama. Dia menegaskan bahwa TNI, Polri, dan pemerintah daerah akan melakukan pengawasan ketat.

“Hiburan dan kegiatan sosial tetap bisa berjalan, tapi harus tertib, aman, dan menghormati hak orang lain. Tidak ada toleransi bagi yang sengaja melanggar,” tutupnya. (imms***)