bharindo.co.id Bekasi,— Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Panen Raya Jagung Serentak sebagai bentuk komitmen nyata mendukung ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini dilaksanakan di perkebunan jagung Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis (8/1/2025).
Panen raya tersebut menjadi bagian dari peran aktif Polri dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga ketersediaan pangan nasional sekaligus mendukung program strategis pemerintah di bidang pertanian.
Kegiatan panen dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi. Turut hadir Menteri Pertanian RI, Direktur Utama Perum Bulog, Pejabat Utama Mabes Polri, Irwasum Polri, Asisten SDM Kapolri, Asisten Logistik Kapolri, Kepala Divisi Humas Polri, serta Kapolda Metro Jaya.
Selain berlangsung secara langsung di Kabupaten Bekasi, panen raya jagung ini juga dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah dan diikuti secara daring oleh para Kapolda dan Kapolres jajaran dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di masing-masing wilayah.
Asisten SDM Kapolri dalam laporannya menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan telah melakukan penanaman jagung secara nasional dengan luas mencapai 651.196,35 hektare di berbagai wilayah Indonesia.
“Upaya ini merupakan kontribusi nyata Polri dalam memperkuat sektor pertanian nasional, sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” ujarnya.
Program penanaman dan panen jagung tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga mendorong kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Melalui panen raya jagung serentak ini, Polri menegaskan perannya tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari solusi strategis nasional dalam menghadapi tantangan pangan ke depan. Polri berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat demi terwujudnya kemandirian pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan. (hnds***)
