Polri Gelar Penghargaan HeForShe 2025, Dorong Kepemimpinan Inklusif dan Kesetaraan Gender

bharindo.co.id jakarta,- Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan Polri Award in Support of UN HeForShe Movement 2025 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Penghargaan ini diberikan kepada para pimpinan kepolisian yang dinilai berperan aktif dalam mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta kepemimpinan inklusif di lingkungan kerja masing-masing.

Kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen Polri dalam mendukung gerakan global HeForShe yang diinisiasi UN Women, yang mengajak laki-laki untuk menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Karobinkar SSDM Polri dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan kebijakan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dalam sistem layanan kepolisian. “Penguatan layanan kepolisian yang berkeadilan tidak dapat dilepaskan dari keberpihakan terhadap perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan. Tahun ini kami ingin memastikan penilaian lebih akuntabel melalui juri independen dan visitasi langsung,” ujarnya.

Penghargaan HeForShe Award ini pertama kali digelar pada 2024. Pada edisi 2025, Polri melibatkan dewan juri eksternal, antara lain:

• Jaleswari Pramodhawardani, Kepala LAB 45

• Choirul Anam, Komisioner Kompolnas

• Nur Hasyim, Co-Founder Aliansi Laki-Laki Baru

• Ratna Batara Munti, Wakil Ketua Komnas Perempuan

• Sonya Helen Sinombor, jurnalis perempuan

UN Women turut berperan sebagai mitra teknis dalam proses penilaian.

Sebelum ditetapkan sebagai penerima penghargaan, para kandidat melewati tahapan nominasi internal, evaluasi kebijakan, penilaian substansi program, serta verifikasi lapangan. Proses itu mengukur dampak nyata program terhadap internal Polri maupun masyarakat. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga dimensi utama:

1. Kepemimpinan dan Partisipasi — mencakup kebijakan, budaya kerja, dan dukungan terhadap kesetaraan gender;

2. Dampak dan Pengaruh Positif — perubahan yang dirasakan personel dan masyarakat;

3. Keberlanjutan — program yang berjalan konsisten dan bukan sekadar seremonial.

Tahun ini, sebanyak 2 Kasatker Mabes Polri dan 27 Kasatwil/Kapolda mengikuti proses nominasi. Setelah seleksi administratif dan substansi, 8 kandidat menjalani visitasi langsung oleh tim penilai.

Dewan juri memandang penghargaan ini sebagai bagian penting dari proses reformasi kelembagaan Polri.
Jaleswari Pramodhawardani menegaskan bahwa transformasi kelembagaan harus tercermin dari kemampuan Polri melindungi warga secara setara.
Choirul Anam menilai pemimpin Polri harus mampu menghadirkan keadilan bagi kelompok rentan.
Nur Hasyim menekankan bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama, termasuk bagi laki-laki dalam ranah keamanan publik.
Ratna Batara Munti menyebut perlindungan korban sebagai investasi kemanusiaan.
Sonya Helen Sinombor menekankan pentingnya transparansi kinerja perlindungan korban kepada masyarakat.

Sementara itu, UN Women Indonesia Representative and Liaison ASEAN, Ulziisuren Jamsran, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Polri menjadi langkah penting dalam memperkuat reformasi kelembagaan.
“Ketika laki-laki turut memperjuangkan kesetaraan, institusi menjadi lebih kuat, lebih dipercaya, dan lebih tangguh. UN Women berkolaborasi dengan Polri untuk memperkuat reformasi kelembagaan, memperluas peluang kepemimpinan perempuan, dan membangun layanan kepolisian yang lebih inklusif, terpercaya, dan berlandaskan hak asasi manusia,” ujarnya.

Penghargaan ini diharapkan mendorong terbentuknya budaya kerja kepolisian yang semakin responsif, setara, serta berorientasi pada perlindungan menyeluruh bagi seluruh kelompok masyarakat. (***)