Bharindo Jakarta,- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar mekanisme pengendalian inflasi dilanjutkan. Terlebih, mekanisme tersebut sudah berhasil membuat Indonesia mengendalikan inflasi.
“Saya minta Mendagri lanjutkan mekanisme ini, teruskan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak lintas kementerian di tingkat pusat dan juga di daerah,” kata Presiden saat menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Senin (9/12/2024).
“Terima kasih saya, penghargaan saya, saya kira suatu saat ini akan menjadi studi kasus. Banyak negara akan belajar ke kita,” kata Presiden.
Kepala Negara menekankan, kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Presiden mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, sesuai dengan kearifan lokal bangsa.
“Kuncinya sekali lagi adalah swasembada, swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa, jadi inilah strategi besar kita,” ujarnya.
Rakornas pengendalian inflasi ini dilaksanakan secara hybrid dengan para kepala daerah di seluruh wilayah secara hybrid. Rakornas ini sudah mulai dilaksanakan sejak era pemerintahan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo dan dinilai berhasil dalam menekan inflasi. (ils78***)
Bharindo, Labuhanbatu Utara - Tim Opsnal Polsek Aek Natas Polres Labuhanbatu berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan…
Bharindo Majalengka,- Kegiatan Gebyar Prasiaga Ke -13 Himpunan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kabupaten Majalengka, berlangsung…
Bharindo Wonosobo,- Satresnarkoba Polres Wonosobo yang dipimpin langsung oleh AKP Tegus Sukosso berhasil mengamankan dua…
Bharindo, Pemalang Jateng - Mengungkap fakta-fakta dibalik pelaksanaan pembangunan desa, proyek pengaspalan di Dusun VII…
Bharindo Jakarta,- Presiden Prabowo Subianto mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggerakkan perekonomian daerah. Menurutnya,…
Bharindo Jakarta,- Mahkamah Konstitusi (MK) kebanjiran gugatan sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA)…