bharindo.co.id JAKARTA,— Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar area relokasi penyintas banjir di wilayah Sumatra. Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan ketersediaan lahan bagi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kalau perlu, HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting, lahan harus ada,” tegas Presiden Prabowo dalam arahannya, Senin (8/12/2025).
Instruksi ini dikeluarkan setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan adanya hambatan signifikan dalam penyediaan lahan dari pemerintah daerah, yang memperlambat pembangunan huntara di wilayah terdampak bencana.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” kata Kepala BNPB dalam laporannya.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar solusi cepat dapat segera diterapkan.
“Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR–BPN, dicek semua,” ujar Presiden.
Dalam penjelasannya kepada Presiden, Kepala BNPB mengungkapkan bahwa hunian sementara yang direncanakan jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Masing-masing unit hunian diperuntukkan bagi satu keluarga dan dibangun dengan luas tipe 36.
“Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” ujarnya.
Setiap unit huntara dilengkapi WC dan kamar mandi di dalam bangunan. BNPB menyebut perkiraan biaya pembangunan mencapai Rp30 juta per unit.
Huntara ini dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun, masa hunian dapat lebih lama jika penyediaan lahan untuk huntap mengalami hambatan.
BNPB menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntara sangat memungkinkan dengan dukungan Satgas TNI–Polri. Kepala BNPB mencontohkan keberhasilan penanganan bencana di Lewotobi, di mana 8.000 kepala keluarga berhasil direlokasi dan mendapat huntara dalam waktu enam bulan melalui pengerahan Kodam IX/Udayana.
Presiden Prabowo meminta agar percepatan itu dapat dilakukan kembali.
“Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan?” ujarnya.
Selain hunian tipe keluarga, BNPB juga menyiapkan opsi hunian model barak jika lahan sangat terbatas. Namun, jika lahan mencukupi, pemerintah menargetkan satu keluarga dapat menempati lahan 8 x 10 meter yang memungkinkan integrasi antara huntara dan hunian tetap pada fase rekontruksi berikutnya.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga memastikan penyediaan lahan berjalan tanpa hambatan. Ia juga membuka opsi penggunaan desain fabrikasi bertingkat apabila kondisi lapangan menuntut efisiensi ruang.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap percepatan relokasi dapat segera dilakukan demi menjamin keselamatan dan pemulihan warga terdampak bencana di Sumatra dan Aceh. (ils78***)