Bharindo,Trenggalek,Jatim-merasa rugi dan keberatan terhadap adanya event yang terus-menerus di alun-alun puluhan pedagang kaki lima (PKL) Trenggalek melakukan hearing dengan DPRD kabupaten Trenggalek. Kamis,(17/7/2025).
Maida irfa fisabila, perwakilan paguyuban PKL alun-alun menyampaikan bahwa kurangnya pengawasan dari Pemkab terhadap para PKL pelaku UMKM yang selama ini berjualan di sekitar alun-alun, pihaknya menolak jika penyelenggaraan event EO atau vendor yang menggunakan lokasi sekitaran alun-alun, hal itu dapat merugikan PKL yang selama ini menempati untuk berjualan.
“Kami dari perwakilan PKL alun-alun berupaya agar teman-teman bisa berjualan tanpa dibebani biaya mahal, karena kami ikut mendukung program UMKM.
Meida pun meneriakkan siap bersaing dengan pengusaha swasta lainnya untuk memberi pendapatan asli daerah (PAD) setiap bulan Rp9.000.000 dan terhitung satu tahun Rp108.000.000 akumulasi dari jumlah PKL 175.
“Di lapangan itu untuk bisa jualan di dalam alun-alun PKL harus bayar Rp750.000 sampai Rp1.000.000 belum termasuk listrik, sewa tenda dan sewanya Rp sampai 4.500.000 itu sangat berat bagi kami para PKL,”tegasnya.
Bahwa Pemkab Trenggalek sempat menyatakan atau menyampaikan kepada vendor maupun EO agar tidak memberatkan para PKL, namun prakteknya tidak sesuai.
“Kenyataannya, tetap membayar mahal dan kami mohon dari pihak Pemkab untuk event selanjutnya tolong jangan terlalu membebani atau mencekik rakyat.
Saat ini jumlah PKL pelaku UMKM yang berada di bawah naungan paguyuban meida sekitar 175 sampai 178 pedagang, dan yang aktif berjualan sehari-hari sekitar 120 sampai 140 pedagang.
“Saya murni memperjuangkan PKL ada tiga paguyuban paguyuban di sekitar lingkaran alun-alun, di sayap kanan kiri pendopo dan di pojok belakang wabup. Kita pun siap berjuang sama-sama mereka.”pungkasnya (meida). (wds***)
