bharindo.co.id Jakarta,- Peresmian 166 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia menjadi penanda simbolik kehadiran negara di ruang yang selama ini paling sepi perhatian: akses pendidikan bagi kelompok masyarakat termiskin. Pemerintah menyebut langkah ini bukan sekadar program, melainkan pernyataan politik bahwa negara tidak absen dari persoalan dasar warganya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan hal itu saat peresmian Sekolah Rakyat, Senin (12/1/2026). Menurut dia, momen tersebut memiliki makna lebih luas dibanding sekadar pembukaan fasilitas pendidikan baru.
“Hari ini tidak hanya sekadar meresmikan beroperasinya Sekolah Rakyat, tetapi juga menjadi momentum bahwa negara hadir, pemerintah hadir,” kata Prasetyo.
Sebanyak sekitar 15.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA tercatat telah mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah. Sekolah ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling sulit—kelompok yang selama ini kerap tercecer dari sistem pendidikan formal.
Prasetyo mengakui, sejak awal program Sekolah Rakyat tidak lepas dari keraguan dan kritik. Sebagian pihak mempertanyakan urgensinya, sebagian lain menilai program tersebut berpotensi tumpang tindih dengan sekolah reguler. Namun, pemerintah memilih melangkah.
Alih-alih menggantikan sekolah yang sudah ada, kata Prasetyo, Sekolah Rakyat berjalan beriringan dengan agenda besar perbaikan pendidikan nasional. Pemerintah menargetkan renovasi sedikitnya 60.000 sekolah pada tahun ini, disertai peningkatan kualitas guru dan penyempurnaan fasilitas pembelajaran.
“Tahun ini kita targetkan akan kita renovasi minimal 60.000 sekolah. Guru-guru juga terus kita perbaiki, fasilitas pembelajaran juga terus kita perbaiki,” ujarnya.
Upaya penguatan infrastruktur pendidikan juga dilakukan melalui distribusi panel interaktif ke 288.000 sekolah sepanjang 2025, sebagai bagian dari modernisasi sarana belajar. Namun, pemerintah menilai perbaikan bertahap saja tidak cukup untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Karena itu, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai langkah terobosan—kebijakan yang, menurut Prasetyo, tidak sepenuhnya normatif. Negara, kata dia, tidak bisa menunggu kondisi ekonomi membaik terlebih dahulu untuk menjamin hak dasar warganya.
“Pak Presiden menyampaikan, inilah tujuan bernegara: memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat, terutama dalam mengakses pendidikan. Ini langkah yang tidak normatif,” kata Prasetyo.
Dalam kerangka besar pembangunan nasional, pendidikan ditempatkan sebagai salah satu pilar utama, sejajar dengan pembenahan ekonomi dan pengamanan pangan. Pemerintah meyakini bahwa tanpa intervensi serius di sektor pendidikan, visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi slogan.
“Ekonomi kita benahi, pangan kita amankan, pendidikan menjadi salah satu kunci kebangkitan kita menuju Indonesia Emas 2045,” kata Prasetyo.
Bagi pemerintah, Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan dan ruang kelas. Ia adalah taruhan: apakah negara benar-benar mampu menjangkau mereka yang selama ini hidup di pinggiran sistem. (ils78***)