Sorotan Bantuan Fantastis untuk SMK Armajaya, Jumlah Siswa Sangat Minim

Mamasa bharindo.co.id,-  Pengakuan seorang guru di SMK Armajaya Desa Sindaga Manik, Kecamatan Tanduk Kalua yang tidak bersedia disebut namanya, menimbulkan tanda tanya besar terkait bantuan pembangunan yang diterima sekolah tersebut. (5 February 2026)

Guru tersebut mengungkapkan bahwa jumlah siswa di sekolah swasta itu sangat minim. Untuk kelas X hanya terdapat satu orang siswi , sementara kelas XI berjumlah dua siswa, dan kelas XII berjumlah sembilan siswa.

Di tengah jumlah peserta didik yang sangat terbatas tersebut, sekolah ini justru diketahui mendapatkan bantuan pembangunan gedung baru dan renovasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar Rp1.625.933.000 ( Satu miliar enam ratus duapuluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) pada tahun 2025.

Ketua LI BAPAN (Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara), Benyamin, dari perwakilan Tim Mamasa Bersih mempertanyakan dasar pemberian bantuan tersebut.
Menurutnya, pemerintah seharusnya melakukan verifikasi yang ketat sebelum mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar.
“Kalau benar jumlah siswa hanya satu orang di kelas X, dua orang di kelas XI, dan sembilan orang di kelas XII, lalu bagaimana bisa sekolah tersebut mendapat bantuan hingga Rp1,6 miliar? Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegas Benyamin.

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi sorotan serius bagi Dinas Pendidikan dan pihak terkait, karena anggaran pendidikan yang bersumber dari uang negara seharusnya digunakan secara tepat sasaran dan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan.
Benyamin juga meminta pemerintah daerah, inspektorat, serta aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran terhadap proses pengajuan dan pencairan bantuan tersebut.

Hal ini penting guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran atau pemberian bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi sekolah.
“Anggaran pendidikan sangat besar dan berasal dari uang rakyat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan diharapkan pihak terkait segera memberikan klarifikasi terkait mekanisme pemberian bantuan pembangunan senilai Rp1,6 miliar lebih pada tahun 2025 kepada sekolah dengan jumlah siswa yang sangat terbatas tersebut. (hws***)