Stok Beras Nasional Capai Rekor Tertinggi, Polri dan Bulog Perkuat Distribusi Pangan Lewat Gerakan Pangan Murah

Jakarta bharindo.co.id – Sejarah baru tercipta di sektor ketahanan pangan Indonesia. Dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Polri di Jakarta Utara, Jumat (13/3/2026), Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 3,9 juta ton, yang merupakan posisi tertinggi pada bulan Maret sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Jumlah tersebut bahkan diprediksi akan terus meningkat hingga melampaui 4,3 juta ton pada akhir bulan Maret 2026.

Data tersebut menjadi dasar bagi Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo untuk menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan nasional. Polri melalui jaringannya di seluruh Indonesia berkomitmen membantu Bulog dalam mendistribusikan 80.000 ton beras serta puluhan ribu kiloliter minyak goreng setiap bulan guna memastikan harga tetap terjangkau dan ketersediaan barang merata hingga ke seluruh daerah.

“Kami berkoordinasi dan bersinergi dengan Bulog untuk mendistribusikan kepada masyarakat. Kita jamin ketersediaan pangan cukup, stabilitas harga menjadi bagian terpenting agar terjangkau oleh semua,” tegas Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Dukungan Polri dinilai sangat krusial untuk memastikan stimulus harga dari pemerintah benar-benar sampai kepada konsumen akhir tanpa adanya distorsi di pasar.

Sementara itu, Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa target serapan beras nasional pada tahun 2026 sebesar 4 juta ton diproyeksikan mampu mendorong total stok beras nasional hingga lebih dari 5 juta ton pada akhir tahun. Kondisi surplus tersebut merupakan bagian dari program besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Selain beras, pemerintah juga menyiapkan pasokan minyak goreng sebesar 43.000 kiloliter per bulan serta stok gula yang mencukupi guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idulfitri.

Di sisi lain, Polri terus melanjutkan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah dimulai sejak tahun 2025 sebagai bagian dari inisiatif strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau.

Melalui Satgas GPM Polri, berbagai langkah konkret dilakukan untuk memperkuat distribusi pangan nasional. Pada tahun 2025, Satgas GPM Polri bahkan mencatatkan capaian signifikan dengan melampaui target penyaluran beras SPHP. Dari target awal 131.883 ton, realisasi penyaluran mencapai 195.636 ton atau sekitar 148 persen dari target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan tersebut membuat Polri kembali dipercaya untuk menyalurkan beras SPHP pada tahun anggaran 2026 dengan target penyaluran sebesar 82.800 ton, atau sekitar 10 persen dari total target penyaluran nasional yang dikelola Perum Bulog.

Untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, Polri juga mengoptimalkan keterlibatan seluruh jajaran mulai dari tingkat Polda hingga Polres di seluruh Indonesia. Pada hari yang sama, jajaran Polri turut menyelenggarakan bazar dan pasar murah secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda se-Indonesia.

Kegiatan nasional tersebut diikuti oleh 3.423 peserta yang terdiri dari Pejabat Utama Polda dan tamu undangan secara daring melalui platform Zoom. Sementara secara langsung, kegiatan tersebut dihadiri oleh 295.088 masyarakat yang menerima manfaat dari program ketahanan pangan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, jajaran Polda di seluruh Indonesia juga menyalurkan total 1.337.375 kilogram beras atau setara dengan 1.337 ton kepada masyarakat pada hari pelaksanaan kegiatan.

Kerja sama antara Polri, TNI, dan Bulog ini menjadi langkah nyata negara dalam meredam potensi inflasi pangan sekaligus memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pengawalan distribusi oleh Polri serta cadangan beras Bulog yang berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, stabilitas pangan nasional dinilai berada dalam kondisi yang kuat.

Melalui program ini, negara hadir secara konkret di tengah masyarakat untuk memastikan setiap warga dapat mengakses kebutuhan pokok dengan mudah, harga terjangkau, serta pasokan yang aman dan terkendali, sekaligus memperkuat fondasi menuju kemandirian dan swasembada pangan nasional. (***)