“Tak Ada yang Fiktif”: Negara Buka Data Makan Bergizi Gratis, 60 Juta Penerima di Bawah Sorotan Publik

bharindo.co.id Jakarta,-  Di tengah sorotan publik dan riuh perdebatan di ruang digital, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka fakta di balik salah satu program sosial terbesar negara: Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tuduhan penerima fiktif dan dapur layanan abal-abal ditepis tegas. Negara, kata BGN, tak sedang bermain angka.

“Tidak ada namanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif, tidak ada penerima MBG fiktif juga,” tegas Kepala BGN Dadan Hindayana, Kamis (29/1/2026).

Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa pendataan penerima MBG dilakukan secara inklusif, transparan, dan dapat ditelusuri hingga ke tingkat individu. Pendataan mencakup anak usia sekolah, santri, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga kelompok rentan yang selama ini kerap luput dari basis data negara.

BGN mengakui, sebagian penerima manfaat bahkan belum tercatat dalam administrasi kependudukan, termasuk warga tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan anak usia sekolah yang putus sekolah. Namun justru kelompok inilah yang menjadi sasaran utama program.

“Itu warga negara yang harus mendapatkan program,” ujar Dadan.

Pendataan dilakukan bersama pemerintah daerah dengan pendekatan by name by address, memungkinkan verifikasi langsung hingga alamat penerima. Proses tersebut dijalankan melalui jaringan SPPG yang berkoordinasi dengan aparat wilayah hingga tingkat kecamatan.

Di sisi lain, BGN menyatakan diri sebagai institusi yang terbuka terhadap pengawasan publik. Kritik masyarakat, termasuk yang viral di media sosial terkait kualitas layanan dan menu MBG, disebut menjadi bagian dari mekanisme evaluasi internal.

“BGN ini institusi yang terbuka. Semua orang berhak mengawasi menu yang dihasilkan SPPG. Setiap evaluasi dan kritik justru kami apresiasi,” ungkap Dadan.

Data Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat, hingga saat ini terdapat 22.091 unit SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Jumlah penerima manfaat telah menembus 60 juta orang, menjadikan MBG sebagai salah satu program intervensi gizi terbesar dalam sejarah kebijakan sosial nasional.

Dampaknya tak hanya pada kesehatan, tetapi juga ekonomi. Program ini menyerap 924.424 tenaga kerja langsung, melibatkan 68.551 pemasok, serta 21.413 mitra, sementara proses pengadaan P3K berjalan untuk 32.000 formasi.

Pemerintah menegaskan, akurasi data akan terus diperbaiki dan digunakan sebagai dasar evaluasi jangka menengah dan panjang, termasuk untuk memantau perubahan status gizi dan pertumbuhan penerima manfaat.

Di tengah angka besar dan ambisi negara membangun generasi sehat, satu pesan disampaikan jelas: data dibuka, publik dipersilakan mengawasi. Program ini tak hanya soal makanan gratis, tetapi tentang kepercayaan—dan siapa yang berani mempertaruhkannya. (hnds***)