Tanam Pohon Mangrove Semoga Dapat Lindungi Garis Pantai Dari Abrasi

Bharindo, Pemalang Jateng – Demi mendukung Program Mageri Segoro yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan penanaman pohon mangrove di Desa Mojo Kecamatan Ulujami.

Penanaman mangrove dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan Nurkholes bersama Dandim 0711/Pemalang, Wakapolres Pemalang dan Sekretaris Daerah Pemalang Heriyanto di Pesisir Pantai Desa, kamis [5/6/25] bertujuan untuk melindungi garis pantai dari abrasi dan meningkatkan kualitas lingkungan pesisir.

Usai menanam mangrove, Bupati Anom mengajak masyarakat, khususnya tim media, pendidikan dan lain-lain untuk melaksanakan kegiatan di lingkunganya agar kedepan bisa lebih memberikan manfaat buat anak cucu dan meningkatkan kualitas lingkungan pesisir.

“Harusnya kita punya kegiatan ini sudah lama, sehingga pesisir ini tidak semakin parah,” kata Anom.

Bupati Anom berharap, mangrove tidak cuma sekian di hari ini, mudah-mudahan semua instansi, semua dinas dan badan usaha bisa membantu untuk kegiatan lebih masif lagi untuk penanaman mangrove di Kabupaten Pemalang.

“Intinya masif jangan berhenti di sini, karena ini ekologi, kalau tidak nanti bencana lingkungan akan semakin besar,” Himbau Bupati Anom.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Wiji Mulyati melaporkan penanaman mangrove yang dilaksanakan hari ini sebanyak lima ribu pohon yang disebar di Desa Mojo, Desa Pesantren dan Desa Limbangan bersama dengan mahasiswa, TNI Polri seluruhnya.

Wiji berharap, warga masyarakat semuanya bisa melek terkait dengan kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan dan pilah sampah organik dan anorganik.

“Kurangi dan hentikan polusi plastik di Kabupaten Pemalang, karena sudah secara keseluruhan bahwa sampah plastik hampir mewarnai seluruh wilayah Indonesia,” pesan Wiji.

Penanaman pohon mangrove juga dilaksanakan serentak di 17 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah secara zoom meeting bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Masyarakat.
[SA.1]