TRAGEDI NTT GUNCANG NURANI BANGSA — Anak Terseret Tekanan Ekonomi, Polri Turun Tangan Kawal Bantuan Negara

bharindo.co.id Jakarta,- Peristiwa memilukan di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mengguncang perhatian publik nasional. Seorang anak dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menghadapi tekanan ekonomi keluarga, memantik keprihatinan mendalam sekaligus sorotan keras terhadap akses kesejahteraan masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia langsung bereaksi. Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan duka cita mendalam sekaligus menegaskan tragedi ini menjadi alarm keras agar negara hadir lebih cepat dan nyata bagi warga yang membutuhkan.

“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kehadiran negara tidak boleh terlambat. Kita harus memastikan masyarakat yang rentan tidak terlewat dari perhatian,” tegas Wakapolri.

Ia menekankan, kejadian tersebut harus menjadi momentum percepatan implementasi berbagai program kesejahteraan yang telah disiapkan pemerintah dalam APBN 2026 — mulai dari bantuan sosial hingga pendidikan dan pemberdayaan ekonomi — agar benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurut Wakapolri, pemerintah telah menyiapkan skema anggaran komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, dengan target ambisius menuju nol persen kemiskinan ekstrem secara nasional.

“Program sudah ada, anggaran sudah disiapkan, semangat gotong royong juga kuat. Tantangannya adalah memastikan semua itu benar-benar sampai kepada yang berhak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran Polri sebagai penghubung kebijakan negara hingga ke akar rumput — sejalan dengan masukan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan — bahwa jaringan kelembagaan Polri mampu menjangkau hingga tingkat desa.

“Arah kebijakan Presiden sangat jelas. Tugas Polri memastikan implementasinya tepat sasaran dan efektif di lapangan,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Wakapolri menginstruksikan seluruh jajaran untuk lebih aktif turun langsung ke masyarakat — mendata, memverifikasi, hingga mendampingi keluarga miskin ekstrem agar dapat mengakses bantuan pemerintah.

“Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara. Jangan sampai ada warga berhak menerima bantuan tetapi tidak tahu caranya atau kesulitan mengaksesnya,” katanya.

Polri akan turut mengawal sosialisasi dan distribusi berbagai program strategis pemerintah, di antaranya:

• Program Keluarga Harapan (PKH)

• Bantuan sembako bulanan

• Beasiswa pendidikan (PIP, KIP Kuliah)

• Bantuan lansia, disabilitas, dan anak yatim

• Jaminan kesehatan nasional

• Program perumahan rakyat

• Berbagai subsidi kebutuhan dasar

• Program Makan Bergizi Gratis

• Cek kesehatan gratis nasional

Wakapolri menegaskan keberhasilan program diukur dari dampaknya di lapangan — bukan sekadar angka di laporan.

“Pendataan harus akurat, verifikasi nyata, dan bantuan benar-benar diterima yang berhak. Itu ukuran keberhasilan kita,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, ia menyampaikan optimisme bahwa tragedi ini harus menjadi titik balik penguatan kepedulian bersama.

“Ini tidak boleh terulang. Dengan kerja keras dan gotong royong, kita pastikan negara hadir untuk rakyat,” pungkasnya. (azs***)