Categories: POLDA NTB

Uji Konsekuensi Digelar di NTB, Komitmen Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

BHARINDO NTB,– Polri terus berkomitmen untuk mengimplementasikan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Sebagai badan publik, Polri wajib memberikan informasi publik secara mudah, cepat, dan berbiaya ringan. Namun di sisi lain, Polri bisa menolak permohonan informasi yang sifatnya dikecualikan sebagaimana regulasi tersebut.

“Polri sebagai badan publik selain berkewajiban memberikan informasi, juga mempunyai hak untuk menolak permohonan informasi yang sifatnya dikecualikan sesuai yang diatur dalam pasal 6 UU No 14 Tahun 2008,” ujar Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro, saat membuka Bimbingan Teknis dan Sidang Pengujian Konsekuensi di Polda Nusa Tenggara Barat, Rabu (23/4/2025).

Tjahyono menekankan agar jajaran memberikan informasi sebagaimana dengan amanat UU tersebut. Hal ini agar tidak menimbulkan keberatan dari pemohon informasi, hingga berdampak adanya sengketa informasi di Komisi Informasi.

Kendati demikian, bila informasi yang dikecualikan tetap dibuka, akan berdampak ke beberapa hal, seperti membahayakan pertahanan dan keamanan negara, hingga menghambat proses penegakkan hukum.

Oleh sebab itu, lanjut Tjahyono, perlu adanya mekanisme pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan yang wajib dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan ini bertujuan untuk melindungi dokumen yang bersifat rahasia dan bukan untuk konsumsi publik,” tuturnya.

Alumni Akpol 1991 ini juga mengingatkan pentingnya menyampaikan informasi untuk menampilkan citra institusi Polri yang responsif dan humanis. Hal ini guna menunjang program Polri Presisi yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Dalam program prioritas Kapolri yaitu transformasi Polri menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (Presisi), terdapat salah satu program bidang kehumasan yang harus di implementasikan yaitu pemantapan komunikasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata dia. (***)

adminbharindo

Recent Posts

BUKAN SEKADAR PERAYAAN! HUT KE-109 RSUD DR. ISKAK DAN HARI JADI KE-821 TULUNGAGUNG DIISI AKSI NYATA: TUJUH ANAK IKUT KHITANAN MASSAL, DOKTER SPESIALIS TURUN KE DESA

TULUNGAGUNG, bharindo.co.id — Peringatan hari jadi tidak harus berhenti pada seremoni dan kemeriahan. Pemerintah Kabupaten…

1 hari ago

102 BOTOL MIRAS TERBONGKAR DI GARUT! POLISI GEREBEK PENJUALAN DI CIBATU, SEORANG PRIA 21 TAHUN DIAMANKAN

GARUT, bharindo.co.id — Peredaran minuman keras (miras) kembali menjadi sasaran penertiban aparat kepolisian. Kali ini,…

1 hari ago

OPERASI ZEBRA LODAYA 2026: SATLANTAS POLRES GARUT PERIKSA BUS DI TERMINAL GUNTUR, KESELAMATAN PENUMPANG JADI PRIORITAS!

GARUT, bharindo.co.id — Jangan sampai perjalanan membawa risiko akibat kendaraan yang tidak laik jalan atau…

1 hari ago

SUARA WARGA DITINDAKLANJUTI! POLSEK KARANGPAWITAN AMANKAN 40 KNALPOT BRONG DI SMKN 4 GARUT, 2 MOTOR TANPA TNKB TURUT DIAMANKAN

GARUT, bharindo.co.id — Keluhan masyarakat terkait kebisingan kendaraan bermotor akhirnya ditindaklanjuti jajaran Polsek Karangpawitan Polres…

1 hari ago

Wakapolda Kalbar Ajak Masyarakat Perkuat Sinergi dalam Program 100 Hari Polisi Bersama Masyarakat

KUBU RAYA, bharindo.co.id – Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Hindarsono, S.I.K., M.Hum., menghadiri kegiatan Kumpul Bersama…

1 hari ago

Satgas Gakkum Operasi Zebra Kapuas Gelar Patroli dan Penegakan Hukum Represif di Alun-Alun Kapuas Pontianak

​PONTIANAK, bharindo.co.id - Kepolisaian Polda Kalbar, Menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat di ruang publik menjadi…

1 hari ago