Wartawan soroti sikap Pendamping Ineu Purwadewi Sundari saat reses di kantor DPC – PDIP Majalengka

bharindo.co.id Majalengka,-  Kebebasan pers di Indonesia, khususnya terkait liputan di lingkungan dewan (DPR/DPRD) dan pemerintahan, masih menghadapi tantangan serius dengan adanya intimidasi, kekerasan fisik, serta pembatasan akses, pada saat Kegiatan Musran PDI Perjuangan PAC Majalengka dan reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Kantor DPC PDI Perjuangan, Kabupaten Majalengka menyisakan pertanyaan terkait sikap terhadap kerja jurnalistik.

Sejumlah wartawan menilai adanya indikasi pembatasan akses liputan oleh pendamping anggota dewan tersebut.Peristiwa itu terjadi ketika seorang pendamping Ineu Purwadewi Sundari, bernama Darsini membagikan uang duduk peserta kepada tamu undangan.

Darsini melontarkan kalimat bernada pelan kepada para tamu, “Pa, Bu, kita ke dalam, di luar banyak wartawan.” Kalimat tersebut terdengar jelas oleh beberapa wartawan yang berada di sekitar lokasi, Rabu (25/02/2026).

Ucapan itu segera memicu reaksi awak media majalengka yang tengah meliput kegiatan reses terbuka. Wartawan mempertanyakan maksud pernyataan tersebut, terlebih reses merupakan agenda publik yang lazim diliput pers sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Saat dimintai penjelasan, Darsini membantah tudingan menghalangi kerja wartawan. Ia berdalih, pernyataannya semata-mata bertujuan mengatur jarak antara tamu undangan dan wartawan.

“Wartawan terlalu mepet dengan tamu undangan. Jadi supaya tidak tercampur, mana tamu dan mana wartawan,” jelasnya.

Namun keterangan itu dinilai tidak sepenuhnya menjawab kegelisahan wartawan. Sebab, pada saat bersamaan, para jurnalis mengaku sedang meminta data dan keterangan resmi terkait kegiatan reses—aktivitas yang merupakan bagian dari kerja jurnalistik.

Bahkan, menurut wartawan, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Majalengka dan juga ketua PAC Majalengka, Agus, sempat mempersilakan proses peliputan tersebut.

Darsini justru mengarahkan wartawan untuk menanyakan langsung kepada Ineu Purwadewi Sundari.Masalahnya, ketika wartawan hendak menindaklanjuti arahan itu, Ineu disebut telah meninggalkan lokasi. Darsini pun segera bergegas menaiki kendaraan dan pergi dari tempat acara.

Sikap tersebut menimbulkan kesan adanya penghindaran terhadap pertanyaan wartawan. Padahal, reses anggota dewan merupakan forum pertanggungjawaban politik kepada konstituen yang secara prinsip terbuka untuk diliput media.

Hingga berita ini diturunkan, Ineu Purwadewi Sundari belum memberikan penjelasan langsung terkait ucapan pendampingnya maupun sikap panitia terhadap kehadiran wartawan. Pihak DPC PDI Perjuangan Majalengka juga belum menyampaikan klarifikasi resmi.

Kenapa kalau bukan acara reses anggota DPRD provinsi Jawa barat Ineu Purwadewi Sundari, tapi kenapa Darsini pendamping Ineu Purwadewi Sundari yang membagikan uang duduk peserta kepada tamu undangan kalau ituh bener acara DPC PDI perjuangan majalengka.

Insiden ini menambah daftar ketegangan antara kegiatan politik dan kerja jurnalistik di daerah. Dalam konteks demokrasi, pembatasan baik langsung maupun tersirat terhadap peliputan agenda publik berpotensi menggerus prinsip keterbukaan informasi dan kebebasan pers.

Intimidasi sering terjadi dalam bentuk pembatasan akses, penyitaan alat kerja, ancaman fisik, dan penghapusan paksa hasil liputan oleh oknum saat terjadi demonstrasi di sekitar kawasan dewan atau pusat pemerintahan.

Dewan Pers menekankan bahwa kemerdekaan pers dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan mengecam segala bentuk intimidasi serta tindakan sepihak yang menghambat tugas jurnalistik. Dewan Pers juga memperkuat kerja sama dengan Komnas HAM untuk meningkatkan perlindungan bagi jurnalis. (Yyts***)