Bharindo Gorontalo,- Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ke Desa Huntu Utara, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango Minggu 22 Juni 2025 siang, menjadi momentum baik bagi Kepala Desa Abdul Gafur Patuti, SE. Seakan mendapat angin segar, Abdul Gafur memanfaatkan kesempatan itu untuk mencurahkan berbagai aspirasi dan kebutuhan mendesak warganya.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Hj. Sitti Nurayin Sompie, rombongan komisi I yang terdiri dari Anggota Komisi I lainnya yakni Yeyen S. Sidiki, H. Ekwan Ahmad, Fikram A.Z. Salilama, dan Umar Karim. Serta Sebelumnya, dua anggota Komisi I lainnya, Femmy Kristina Udoki dan Ramdhan Liputo, juga telah mengunjungi desa ini dalam agenda yang sama.
Pantauan Awak Media dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa menyampaikan sejumlah masukan dan aspirasinya. Salah satu poin utama yang diangkat adalah penerapan syarat pencairan Siltap (penghasilan tetap) bagi perangkat desa, yang kini dikaitkan dengan evaluasi capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Ini sangat membebani perangkat desa. Kami berharap syarat itu dihapus agar proses pencairan Siltap tidak lagi terhambat,” ungkap Gafur kepada para anggota komisi I.
Selain itu, dirinya juga meminta dukungan langsung dari DPRD Provinsi dalam upaya penguatan potensi ekonomi desa, terutama di sektor pertanian sawah, hortikultura, serta pengembangan UMKM. Kades Huntu Utara juga pada kesempatan tersebut mengusulkan agar Pemprov Gorontalo dapat mengalokasikan dana bantuan langsung ke desa yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo, mirip skema Dana Desa dari APBN, guna menopang operasional dan program pemerintahan desa.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Golkar, Yeyen S. Sidiki, SH., SE., MM, menyampaikan apresiasinya atas keseriusan Kepala Desa Huntu Utara dalam membangun dan memperjuangkan desanya.
“Ada banyak masukan yang kami terima, dan itu akan kami pilah sesuai kewenangan. Mana yang bisa kami tindak lanjuti melalui pokok pikiran, dan mana yang akan kami teruskan sebagai usulan kelembagaan ke pemerintah provinsi,” ujar Yeyen kepada wartawan usai kunjungan.
Ia juga menyoroti langkah inovatif desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui pemanfaatan handtraktor yang disewakan ke masyarakat, dan telah menghasilkan pemasukan hingga 8 juta rupiah.
“Langkah ini sangat baik, patut dicontoh desa-desa lain. Pendekatan seperti inilah yang memperkuat kemandirian desa,” tambahnya.
Yeyen menegaskan bahwa seluruh hasil kunjungan kerja akan dibahas lebih lanjut dalam forum komisi dan lembaga DPRD Provinsi Gorontalo. Dirinya memastikan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten terhadap penyelenggaraan pemerintahan hingga ke tingkat desa.
“Kehadiran kami bukan sekadar seremonial, tapi bagian dari tanggung jawab memastikan suara rakyat di desa juga sampai ke meja kebijakan provinsi,” pungkas Yeyen S. Sidiki. (nnts***)
