144 Hotspot Terdeteksi di Jambi, Karhutla Capai 4.267 Hektare Lebih, Polda Ungkap 90 Kasus

Jambi, Bharindo.co.id — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi perhatian serius di Provinsi Jambi. Hingga 6 Oktober 2026, sebanyak 144 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Jambi.

Meski demikian, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat mencapai 199 hotspot.

“Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 199 hotspot,” kata Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji dalam keterangan yang diterima di Jambi, Rabu (7/10/2026).

Berdasarkan pemantauan data Aqua/Terra dan Suomi NPP, secara kumulatif sepanjang 2026 telah tercatat 12.106 hotspot di wilayah Provinsi Jambi.

Di sisi lain, luas lahan yang terbakar sejak 1 Januari hingga 6 Oktober 2026 telah mencapai 4.267,51 hektare.

Dari total luasan tersebut, Kabupaten Batanghari menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar, yakni mencapai 1.306,81 hektare.

Selanjutnya, Tanjung Jabung Barat 666,45 hektare, Tanjung Jabung Timur 659,18 hektare, Muaro Jambi 608,71 hektare, dan Sarolangun 508,55 hektare.

Polda Jambi bersama TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, BMKG, serta berbagai instansi terkait terus melakukan penanganan secara terpadu.

Erlan mengatakan setiap informasi mengenai titik panas menjadi perhatian aparat untuk segera dilakukan pengecekan di lapangan.

“Polda Jambi bersama seluruh pemangku kepentingan terus bersinergi dalam penanganan karhutla. Setiap informasi hotspot menjadi perhatian untuk segera dilakukan pengecekan di lapangan, sehingga potensi kebakaran dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas,” ujarnya.

Penanganan karhutla dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari pemadaman, patroli, pemantauan hotspot, sosialisasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara ilegal.

Tak hanya mengedepankan upaya pemadaman dan pencegahan, Polda Jambi juga melakukan penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran hutan dan lahan.

Hingga 6 Oktober 2026, tercatat 90 kasus karhutla masih dalam proses penanganan. Sebanyak 71 kasus berada pada tahap penyelidikan, sementara 19 kasus telah masuk tahap penyidikan.

Dalam penanganan perkara tersebut, sebanyak 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam upaya memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan secara berulang,” tegas Erlan.

Persoalan karhutla juga berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah Jambi.

Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), Kota Jambi tercatat berada pada angka 355 atau kategori berbahaya. Kabupaten Muaro Jambi bahkan mencapai 617 atau berbahaya, Kabupaten Tebo 336 atau berbahaya, sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada angka 205 atau sangat tidak sehat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena dampak karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan kualitas udara.

Polda Jambi kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca dan kualitas udara di sejumlah wilayah masih perlu menjadi perhatian bersama. Apabila menemukan adanya kebakaran atau aktivitas pembakaran lahan, segera laporkan kepada petugas,” kata Erlan.

Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah meluasnya karhutla.

“Pencegahan karhutla bukan hanya tugas pemerintah dan aparat, tetapi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Dengan tingginya jumlah hotspot, luas lahan terbakar, serta kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah yang masih mengkhawatirkan, kewaspadaan masyarakat dan sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mencegah karhutla kembali meluas. (***)