CIMAHI, bharindo.co.id – Ratusan warga Kota Cimahi memadati halaman Mapolres Cimahi untuk mendapatkan bahan pokok berkualitas dengan harga terjangkau dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar pada Senin (10/08/2026). Antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa program stabilisasi pangan yang digagas Polri sangat dibutuhkan di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kakorbinmas Baharkam Polri, Irjen Pol. Mardiyono, didampingi jajaran Polda Jawa Barat dan Polres Cimahi. Kehadiran pimpinan Baharkam Polri menegaskan komitmen institusi dalam menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Dalam aksi nyata tersebut, Polres Cimahi menyalurkan sedikitnya 5 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta ratusan liter MinyakKita yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga daya beli warga.
Tak hanya menyediakan kebutuhan pokok, Gerakan Pangan Murah juga menjadi panggung bagi para pelaku UMKM Kota Cimahi untuk memamerkan sekaligus memasarkan produk-produk unggulan mereka. Sinergi antara program ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM ini dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian lokal.
“Respons dan antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Melalui penyaluran beras SPHP dan MinyakKita ini, kami berharap kebutuhan harian warga dapat terbantu serta daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Irjen Pol. Mardiyono.
Melihat tingginya animo masyarakat, Baharkam Polri memastikan program Gerakan Pangan Murah akan terus digelar secara berkala di berbagai wilayah hukum Polda Jawa Barat sebagai langkah nyata menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Program ini juga menjadi strategi preventif untuk mengantisipasi potensi kelangkaan bahan pokok serta menekan gejolak harga di pasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi antara Polri, pemerintah, dan pelaku usaha lokal. (tgs***)
