MANADO, Bharindo.co.id — Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Wakapolda Sulut) Brigjen Pol. Dr. Susetio Cahyadi, S.I.K., M.M., M.H., CFrA., CSA, resmi membuka penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri terkait kesesuaian norma indeks penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan kebutuhan operasional riil serta karakteristik kewilayahan, Senin (5/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Tribrata Polda Sulut tersebut dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Polda Sulut, jajaran penyidik, serta Tim Puslitbang Polri yang dipimpin Brigjen Pol. Budi Karyono, S.H.
Dalam amanat Kapolda Sulut yang dibacakannya, Wakapolda menegaskan penelitian tersebut memiliki peran penting dalam mendorong terwujudnya organisasi Polri yang semakin modern, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas penegakan hukum.
“Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personel, sarana prasarana, serta penerapan hukum semata, tetapi juga oleh tersedianya norma, standar, dan beban kerja yang sesuai dengan kebutuhan operasional riil di lapangan,” ujar Wakapolda saat membacakan amanat Kapolda.
Menurutnya, karakteristik wilayah Sulawesi Utara menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhitungkan dalam penyusunan maupun penyempurnaan norma indeks penyelidikan dan penyidikan.
Wilayah Sulawesi Utara memiliki kondisi geografis yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, perdesaan, pegunungan, hingga wilayah kepulauan dan pesisir. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri, terutama berkaitan dengan aksesibilitas serta komunikasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Karena itu, penyempurnaan norma indeks tidak semestinya hanya dimaknai sebagai upaya mengejar target secara kuantitatif. Lebih dari itu, kualitas penanganan perkara, kepastian hukum, rasa keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
Usai membacakan amanat resmi, Wakapolda Brigjen Pol. Susetio Cahyadi memberikan arahan tambahan kepada jajaran penyidik. Ia meminta seluruh personel tidak lagi menjalankan tugas dengan pola business as usual, melainkan harus mampu mengidentifikasi akar persoalan atau root cause dan menghadirkan solusi konkret dalam setiap permasalahan penegakan hukum.
“Kita harus tahu root cause-nya, akar masalahnya. Kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan sekadar duduk berdampingan, tetapi mampu memberikan rasa keadilan, kecepatan pelayanan, serta keterbukaan,” tegas Wakapolda.
Ia juga mengingatkan enam poin penting arahan pimpinan Polri yang harus menjadi pedoman setiap anggota. Enam poin tersebut yakni Polri harus lebih hadir, lebih dekat dengan masyarakat, bekerja cepat, menjamin keadilan, terbuka terhadap masukan, serta adaptif dalam mewujudkan harapan masyarakat.
Penelitian Puslitbang Polri ini diharapkan mampu menghasilkan pemetaan beban kerja serta tipologi perkara yang lebih akurat. Hasil tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang presisi dalam memperkuat profesionalisme personel sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga memastikan setiap proses berjalan profesional, proporsional, transparan, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (eds***)
