TULUNGAGUNG, BHARINDO.co.id – Gangguan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah kawasan Desa Winong, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, ternyata tidak seluruhnya disebabkan kerusakan lampu. Hasil monitoring teknis Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung menemukan adanya dugaan penyambungan jaringan PJU secara mandiri oleh warga tanpa koordinasi dengan instansi teknis terkait.
Temuan ini menjadi perhatian serius karena tindakan penyambungan aliran listrik untuk kepentingan pribadi maupun pemasangan lampu hias berpotensi menimbulkan beban listrik berlebih (overload), yang akhirnya menyebabkan meteran listrik mengalami pemutusan atau jeglek dan berdampak pada padamnya lampu PJU di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Sony Welli Ahmadi, S.STP., M.M., melalui Kepala Bidang Lalu Lintas, Panji Putranto, S.T., M.M., memberikan keterangan kepada Media Bharindo pada Jumat (6/11/2026).
Dalam keterangannya, Panji menjelaskan bahwa penyambungan jaringan PJU tanpa koordinasi dapat mengganggu sistem kelistrikan yang telah dirancang untuk kebutuhan penerangan jalan umum.
“Apabila ada warga yang menyambungkan aliran listrik PJU secara mandiri untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan tertentu, hal tersebut dapat menambah beban listrik. Akibatnya, meteran bisa mengalami pemutusan sehingga lampu PJU di wilayah tersebut ikut padam,” jelas Panji.
Dishub Kabupaten Tulungagung mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan memanfaatkan jaringan PJU untuk menyambungkan lampu hias, penerangan rumah, maupun kebutuhan listrik lainnya tanpa koordinasi dan persetujuan pihak berwenang.
Selain berpotensi mengganggu penerangan jalan, penambahan beban listrik yang tidak terkontrol juga dapat berdampak pada meningkatnya biaya tagihan listrik bulanan.
Menurut Panji, terdapat tiga fokus kegiatan yang saat ini menjadi perhatian Dishub Kabupaten Tulungagung.
Dishub terus menjalin kolaborasi dengan PT PLN guna melakukan upaya efisiensi dan pengendalian biaya tagihan listrik PJU setiap bulannya.
Langkah ini penting agar penggunaan anggaran daerah untuk penerangan jalan dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran.
Keamanan jaringan menjadi perhatian utama. Penyambungan listrik tanpa koordinasi dapat menyebabkan kelebihan beban dan berpotensi mengakibatkan pemadaman PJU, bahkan pada satu kawasan sekaligus.
Karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan perubahan atau penambahan sambungan pada jaringan PJU secara sepihak.
Panji juga menjelaskan bahwa lampu PJU yang dipasang secara mandiri oleh pemerintah desa dan tercatat sebagai aset desa menjadi tanggung jawab desa dalam hal pemeliharaan.
Dengan demikian, pemeliharaan aset PJU tersebut bukan menjadi kewajiban Dishub Kabupaten Tulungagung, melainkan harus ditangani oleh pemerintah desa sesuai kewenangan dan pencatatan asetnya.
Berdasarkan hasil monitoring Tim Teknis PJU di Desa Winong, Kecamatan Kedungwaru, ditemukan pemasangan lampu hias di salah satu kawasan perumahan yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan jaringan PJU.
Pemasangan tersebut berpotensi menambah beban jaringan apabila menggunakan sambungan listrik PJU tanpa perhitungan teknis dan koordinasi.
Sebagai tindak lanjut, Dishub telah menerjunkan personel Tim Teknis PJU untuk berkoordinasi dengan ketua RT maupun kepala desa setempat.
Petugas juga memberikan imbauan agar masyarakat tidak melakukan penyambungan jaringan PJU secara mandiri tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.
Persoalan penerangan jalan bukan sekadar urusan lampu menyala atau padam. Di baliknya terdapat sistem jaringan, kapasitas daya, pembiayaan listrik, serta tanggung jawab pemeliharaan yang harus dikelola secara terencana.
Dishub Kabupaten Tulungagung berharap masyarakat ikut menjaga fasilitas penerangan jalan yang telah disediakan pemerintah. Jangan sampai fasilitas umum yang dibangun untuk kepentingan bersama justru terganggu akibat penggunaan jaringan yang tidak sesuai peruntukannya.
Kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas umum menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Koordinasi dengan instansi teknis sebelum melakukan pemasangan atau penambahan instalasi listrik merupakan langkah penting untuk mencegah gangguan yang lebih luas.
Jangan sampai demi kepentingan sesaat, penerangan jalan yang dibutuhkan banyak warga justru menjadi korban. (ahs***)
